Berita

Ratusan pemuda yang tergabung dalam Perkumpulan Pejuang Keadilan (PPK) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/5)/RMOL

Nusantara

Kemendagri Digeruduk Massa, Tito Karnavian Diminta Pecat PJ Bupati Muba

RABU, 10 MEI 2023 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi demonstrasi dilakukan ratusan pemuda yang tergabung dalam Perkumpulan Pejuang Keadilan (PPK) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Massa aksi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk memberhentikan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Apriyadi, karena diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Menurut Presedium PPK, Dendi, Pj Bupati Muba, Apriyadi pernah disebut dalam fakta persidangan menerima aliran uang kasus korupsi pengadaan jasa dan barang Dinas PUPR Muba, dimana turut menjerat mantan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.


“Apriyadi itu punya masalah hukum, karena dalam persidangan disebut terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin,” kata Dendi usai aksi.

Dendi mengatakan, semestinya Kemendagri mengangkat orang yang berintegritas dan punya rekam jejak baik sebagai Pj Bupati Muba.

“Harus segera dievaluasi pengangkatan Apriyadi sebagai Pj Bupati Muba, dan segera diberhentikan karena punya track record jelek diduga terlibat kasus korupsi,” ungkap Dendi.

“Ini masalah besar, terduga koruptor tidak boleh diberi kesempatan untuk memimpin. Masih banyak orang lain yang bersih dan mampu memimpin di Muba,” lanjutnya.

Dendi memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi untuk meminta Mendagri Tito Karnavian memberhentikan Apriyadi.

“Muba harus benar-benar dibersihkan dari pejabat terduga koruptor, jangan sampai kasus korupsi terulang kembali di Muba. Sehingga, kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid sampai Mendagri memberhentikan Apriyadi," tutup Dendi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman juga telah mendorong Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Selatan,  Herman Deru, untuk memberhentikan Apriyadi dari jabatannya.

Menurut Boyamin, pengangkatan Apriyadi sebagai PJ Bupati Muba tidak sesuai peraturan. Sebab, yang seharusnya ditunjuk menjadi PJ Bupati Muba adalah orang yang tidak pernah diduga terlibat perkara korupsi.

“Gubernur dan Mendagri meralat, membatalkan pengangkatan PJ Bupati yang diduga terkait perkara korupsi. Harapan saya dibatalkan dan dikasih PJ yang bersih. Bahwa dia sampai sekarang belum jadi tersangka, setidaknya ada orang lain yang tidak pernah disebut KPK menerima aliran dana,” tambah Boyamin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya