Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dan Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono/RMOL

Politik

Akses Bawaslu ke Silon KPU Dibatasi, Cuma Bisa Lihat Data Pendukung

SELASA, 09 MEI 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data-data persyaratan bakal calon anggota DPD di sistem informasi pencalonan (Silon) KPU RI tidak bisa diakses secara maksimal.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah hanya bisa mengakses beberapa komponen Silon.

"Memang akses Silon kepada Bawaslu hanya memuat data dasboard dan data Form F1," ujar Lolly kepada wartawan, Selasa (9/5).


Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini mengurai, data dashbord yang terkuak dalam Silon hanya memuat data-data umum. Sementara, data form F1 adalah data persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.

"Apakah ini optimal atau tidak? Tentu saja tidak optimal," keluhnya.

Lebih lanjut, Lolly menuturkan, akses Silon yang terbatas dapat menghambat kerja Bawaslu dalam mengawasi tahapan pencalonan anggota DPD.

"Tentu akan memengaruhi kualitas pengawasan Bawaslu," tutup Lolly. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya