Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

AS Kecam Keputusan PBB yang Tetap Beroperasi di Afghanistan tanpa Staf Perempuan

SENIN, 08 MEI 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan PBB untuk tetap melanjutkan operasi kemanusiaan di PBB tanpa staf perempuan, mendapat respon negatif dari Amerika Serikat.

Beberapa anggota DPR AS mengecam kebijakan tersebut karena membuat perempuan semakin jauh bahkan terhapus dalam kehidupan publik Afghanistan.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael McCaul, pada Minggu (7/5) mengirimkan surat kritikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.


McCaul mengatakan bahwa seharusnya PBB bersikap tegas pada kebijakan represif Taliban yang dilakukan terhadap perempuan di sana.

"PBB harus terus mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan alih-alih berkompromi dengan pembatasan berbasis gender yang melarang perempuan bekerja," bunyi surat tersebut seperti dimuat ANI News.

PBB semestinya menghindari penerapan program bantuan kemanusiaan yang hanya menguntungkan laki-laki dan mendukung tindakan pelanggaran hak dasar perempuan yang dilakukan Taliban.

"Tanggapan PBB terhadap pembatasan ini bertentangan dengan Piagam PBB, dan akan berdampak pada kredibilitas organisasi ini," tegasnya.

Pada Jumat (5/5), PBB mengumumkan akan terus mempertahankan stafnya bekerja di Afghanistan, meskipun pemerintah di negara itu melarang perempuan bekerja di organisasi kemanusiaan.

PBB memiliki 3.300 staf Afghanistan, sekitar 400 di antaranya adalah perempuan, sementara sekitar 600 staf internasional di negara tersebut tidak terpengaruh oleh larangan tersebut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya