Tanpa Ketegangan dengan China, Amerika Tidak Menjual Senjata ke Taiwan

Amerika Serikat (AS) suka memprovokasi. Ada banyak hubungan yang tegang menjadi semakin terbakar akibat dorongan AS. Dalam wawancara dengan Global Times, mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad memberikan contoh kunjungan ketua DPR AS (Nancy Pelosi) ke Taiwan yang diikuti dengan kunjungan pejabat tinggi AS lainnya.

"Sebelumnya, hubungan China daratan dan Taiwan tidak ketegang ini. Anda memiliki hubungan, tetapi tidak ada konfrontasi. Tetapi ketika Ketua DPR AS mengunjungi Taiwan, China daratan menanggapi dengan menunjukkan bahwa mereka menentang kunjungan tersebut, dan bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Maka sejak saat itu, terjadi ketegangan karena kunjungan tersebut. Dan ketika ada ketegangan, ada persiapan perang," papar Mahathir, seperti dikutip dari Global Times.

Ketika China meningkatkan kapasitas militernya, Taiwan juga melakukan hal yang sama, tetapi Taiwan harus membeli senjata dari Amerika.

"Itu berarti Amerika diuntungkan dengan memicu ketegangan. Tanpa ketegangan, Amerika tidak menjual senjata ke Taiwan," tambah Mahathir.

Ia berharap rakyat AS dan China menyadari bahwa konfrontasi dan ancaman perang tidak menguntungkan baik bagi China maupun Amerika. Semua harus bisa mengendalikan diri, belajar untuk hidup bersama karena dunia semakin kecil.

"Kita semua adalah tetangga satu sama lain. Jika kita mengalami ketegangan, maka kita akan menghabiskan waktu kita bukan untuk memperkaya dan mengembangkan negara kita, melainkan menghabiskan uang untuk konfrontasi dan persiapan perang, yang tidak akan membantu siapa pun," tegasnya.

Jika China dan AS, sebagai mitra dagang terpenting bagi negara ASEAN, terlibat konflik, maka negara-negara anggota akan terkena imbasnya juga.

"Negara-negara ASEAN ingin berteman dengan semua negara. Kami berdagang dengan China. China adalah mitra dagang terbesar kami. Tapi kami juga memiliki perdagangan besar dengan AS. Jadi jika ada perdamaian, maka semua negara akan makmur," harap Mahathir.