Berita

Netty Prasetiyani Aher/Ist

Politik

20 WNI Disekap di Myanmar, PKS: Pemerintah Lamban!

KAMIS, 04 MEI 2023 | 11:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta konkret menyelamatkan warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di Myanmar.

Permintaan itu muncul dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyikapi lambannya penanganan pemerintah pada permasalahan WNI di luar negeri, Kamis (4/5).

“Sampai saat ini respon pemerintah cenderung lambat dan normatif. Ini kasus lama, harusnya pemerintah sudah punya roadmap untuk membebaskan WNI itu,” kata Netty, dalam keterangan tertulisnya.


Anggota Komisi IX DPR itu mendesak pemerintah segera mengevakuasi 20 WNI yang disekap. Terlebih posisi para WNI di Myanmar ada di daerah konflik.

“Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar. Harus ada upaya terobosan selain jalur komunikasi dan diplomasi, mengingat keberadaan WNI yang ada di daerah konflik,” katanya.

Menurutnya, permasalahan status para WNI itu tidak perlu menjadi perdebatan panjang, yang berujung pada tidak adanya perlindungan negara terhadap rakyatnya.

Pemerintah diminta segera menyelamatkan puluhan WNI itu dari tindakan perbudakan.

“Status ilegal dan situasi konflik jangan dijadikan alasan pemerintah tidak berbuat apa-apa. Negara harus mampu melindungi rakyat dengan segenap upaya. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka di hadapan keluarga korban,” demikian Netty.

Seperti diketahui, sekitar 20 WNI mengaku disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar melalui sindikat mafia penipuan online.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya