Berita

Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali dalam jumpa pers di kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta pada Rabu, 3 Mei 2023/RMOL

Dunia

Dubes Yassir: Tidak Ada Perang Saudara di Sudan

RABU, 03 MEI 2023 | 18:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bentrokan bersenjata yang terjadi di Sudan bukan merupakan perang saudara seperti yang diberitakan oleh media-media Barat. Apa yang terjadi di Sudan merupakan konflik antarmiliter, di mana pasukan paramiliter Rapid Support Force (RSF) melakukan pemberontakan terhadap tentara nasional Sudan.

Begitu yang ditegaskan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali dalam jumpa pers di kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta pada Rabu (3/5).

Ia mencoba untuk meluruskan pandangan masyarakat internasional tentang konflik militer di Sudan yang kerap disalahartikan sebagai perang saudara.


"Izinkan saya mengklarifikasi satu hal, bahwa tidak ada perang saudara di Sudan. Kami harus menyebutkan ini dengan jelas berulang kali dan sekali lagi tidak ada perang saudara di Sudan,” tegas Dubes Yassir.

Pada 15 April lalu, RSF melakukan pemberontakan terhadap Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di berbagai lokasi di ibukota, Khartoum, dan kota-kota lainnya.

Serangan awalnya menargetkan Kediaman Kepala Dewan Kedaulatan yang terletak berdekatan dengan Markas Besar Angkatan Bersenjata (AFHQ).

Itu terjadi bersamaan dengan agenda pertemuan antara Kepala Dewan Kedaulatan, Panglima Tertinggi, dan Panglima RSF.

SAF menjalankan tugasnya untuk menanggapi perlawanan RSF di sekitar (AFHQS) dan lokasi sensitif lainnya seperti Istana Republik, Bandara Khartoum dan Perusahaan Penyiaran Radio serta Televisi Nasional.

Pasukan Sudan berhasil menetralisir para pemberontak, namun jumlah korban tewas akibat bentrokan senjata mencapai 528 orang dengan 4.500 terluka.

Sebagai akibat dari pemberontakan RSF, Kepala Dewan Kedaulatan dan Panglima Tertinggi mengeluarkan keputusan untuk membubarkan kelompok paramiliter itu dan menyatakannya sebagai pemberontak yang melawan negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya