Berita

Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev/Net

Dunia

Uzbekistan Gelar Voting untuk Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Mirziyoyev Hingga 2040

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah konstitusi telah diamandemen untuk membuat masa jabatan Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev diperpanjang hingga 2040 mendatang.

Aturan baru dapat resmi diberlakukan jika mayoritas penduduk Uzbekistan yang berjumlah 35 juta itu setuju memperpanjang kepemimpinan  Mirziyoyev, berusia 65 tahun, yang terkenal sebagai Presiden reformis dan liberal.

Mengutip laporan Reuters pada Minggu (30/4), perubahan yang diusulkan dalam RUU termasuk memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, dengan tetap mempertahankan batas dua masa jabatan yang ada.


Yakni, masa jabatan kedua Presiden Mirziyoyev yang akan berakhir pada 2026 mendatang akan dianggap nol. Sehingga memungkinkan ia mencalonkan diri dua kali lagi hingga 2040.

Bersamaan dengan perpanjangan masa jabatan, amandemen UU itu juga menyertakan berbagai aturan baru untuk menjamin perlindungan sosial yang lebih besar kepada warganya.

Negara akan meningkatkan kesejahteraan warga dengan mengizinkan kepemilikan tanah non-pertanian, menghapus hukuman mati, menjamin hak-hak hukum di pengadilan, dan perlindungan di penjara.

Beberapa kritikus Uzbekistan menyerukan agar prinsip-prinsip yang lebih demokratis dimasukkan ke dalam RUU tersebut. Tetapi gagasan umum tentang reformasi dan khususnya perpanjangan jabatan presiden tidak mendapat tentangan.

Hasil pemungutan suara awal untuk amandemen itu diharapkan dapat selesai dan diumumkan pada Senin mendatang (1/5).

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya