Berita

Polisi berpatroli di Hari Raya Idulfitri pada tahun 2017 di kota tua Kashgar, Xinjiang, China/Net

Dunia

Polisi China Geledah Rumah Warga Uighur di Xinjiang, Larang Rayakan Idulfitri

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aparat keamanan di Xinjiang, China dilaporkan menggeledah rumah-rumah warga Uighur untuk mencegah mereka merayakan Idulfitri, termasuk Shalat Ied.

 Menurut laporan RFA News pada Minggu (30/4), hak-hak penduduk Muslim Uighur di Xinjiang, China semakin dibatasi, termasuk untuk sekadar merayakan Hari Raya Idulfitri.

Saat umat Muslim di seluruh dunia merayakan Idulfitri pada 20-21 April dengan Shalat Ied di masjid atau rumah mereka, etnis Uigur Muslim justru tidak dapat melakukan itu.


Selama Idulfitri, Muslim Uighur dilarang melakukan Shalat Ied di masjid, dan aparat Xinjiang bahkan menggeledah rumah-rumah warga Uighur untuk mencegah mereka Shalat Ied di dalam rumah.

Seorang staf administrasi dari kota Yarkowruk di Prefektur Akesu mengatakan satu masjid di sana dibuka untuk Shalat Ied, tetapi hanya memperbolehkan para lansia masuk.

"Hanya satu masjid yang dibuka untuk Shalat Idulfitri di kota Bulung, Bay County, meskipun hanya penduduk berusia di atas 60 tahun yang diizinkan dengan pengawasan ketat polisi," kata petugas tersebut.

Polisi Xinjiang mengatakan hanya belasan lansia Uighur yang datang ke masjid untuk melakukan Shalat Ied. Sementara warga dibawah 60 tahun dilarang pergi ke sana.

Menurut kesaksian seorang wanita dari daerah Maralbexi di Prefektur Kashgar, pemerintah tidak memberikan mereka jatah libur maupun cuti untuk merayakan Idulfitri.

"Selain masjid yang ditutup, suami saya yang seorang polisi juga tetap bekerja di hari raya," ujarnya.

Sejak 2017, China membatasi atau melarang kebiasaan etnis dan ritual keagamaan di antara sebagian besar Muslim Uighur dengan tujuan membasmi ekstremisme agama di negara itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya