Berita

TGB Muhammad Zainul Majdi dan Nanang Firdaus Masduki, Koordinator Nasional Relawan TGB Se-Indonesia/Net

Politik

Poltracking Diprotes Relawan Gara-gara TGB Tidak Masuk Simulasi Cawapres

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Protes dilayangkan sekelompok relawan kepada lembaga survei Poltracking Indonesia. Ini lantaran nama TGB Muhammad Zainul Majdi selaku mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dimasukkan pada simulasi calon wakil presiden (cawapres) dalam survei yang mereka gelar.

Koordinator Nasional Relawan TGB se-Indonesia, Nanang Firdaus Masduki mengatakan, pihaknya memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo pada simulasi cawapres dalam rilis survei terbaru.

"Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi capres dengan perolehan 0,3 persen. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan," ujar Nanang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).


Nanang mengaku, pihaknya mempertanyakan alasan lembaga survei Poltracking menyingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi tersebut. Padahal kata Nanang, perolehan angka TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi 20 capres pilihan publik terdapat beberapa nama kandidat yang perolehannya  di bawah perolehan TGB, seperti Yahya Cholil Staquf, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian dan Muhammad Mardiono yang masing-masing berada di angka 0,1 persen.

"Kami menyatakan bahwasanya relawan TGB di seluruh Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan lembaga survei Poltracking mengeliminasi nama TGB pada survei tersebut," tegas Nanang.

Dengan demikian, relawan TGB se-Indonesia menuntut lembaga survei Poltracking untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara nalar ilmiah dan metodologis terkait disingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi.

"Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya