Berita

TGB Muhammad Zainul Majdi dan Nanang Firdaus Masduki, Koordinator Nasional Relawan TGB Se-Indonesia/Net

Politik

Poltracking Diprotes Relawan Gara-gara TGB Tidak Masuk Simulasi Cawapres

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Protes dilayangkan sekelompok relawan kepada lembaga survei Poltracking Indonesia. Ini lantaran nama TGB Muhammad Zainul Majdi selaku mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dimasukkan pada simulasi calon wakil presiden (cawapres) dalam survei yang mereka gelar.

Koordinator Nasional Relawan TGB se-Indonesia, Nanang Firdaus Masduki mengatakan, pihaknya memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo pada simulasi cawapres dalam rilis survei terbaru.

"Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi capres dengan perolehan 0,3 persen. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan," ujar Nanang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).

Nanang mengaku, pihaknya mempertanyakan alasan lembaga survei Poltracking menyingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi tersebut. Padahal kata Nanang, perolehan angka TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi 20 capres pilihan publik terdapat beberapa nama kandidat yang perolehannya  di bawah perolehan TGB, seperti Yahya Cholil Staquf, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian dan Muhammad Mardiono yang masing-masing berada di angka 0,1 persen.

"Kami menyatakan bahwasanya relawan TGB di seluruh Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan lembaga survei Poltracking mengeliminasi nama TGB pada survei tersebut," tegas Nanang.

Dengan demikian, relawan TGB se-Indonesia menuntut lembaga survei Poltracking untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara nalar ilmiah dan metodologis terkait disingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi.

"Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya