Berita

TGB Muhammad Zainul Majdi dan Nanang Firdaus Masduki, Koordinator Nasional Relawan TGB Se-Indonesia/Net

Politik

Poltracking Diprotes Relawan Gara-gara TGB Tidak Masuk Simulasi Cawapres

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Protes dilayangkan sekelompok relawan kepada lembaga survei Poltracking Indonesia. Ini lantaran nama TGB Muhammad Zainul Majdi selaku mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dimasukkan pada simulasi calon wakil presiden (cawapres) dalam survei yang mereka gelar.

Koordinator Nasional Relawan TGB se-Indonesia, Nanang Firdaus Masduki mengatakan, pihaknya memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo pada simulasi cawapres dalam rilis survei terbaru.

"Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi capres dengan perolehan 0,3 persen. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan," ujar Nanang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).


Nanang mengaku, pihaknya mempertanyakan alasan lembaga survei Poltracking menyingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi tersebut. Padahal kata Nanang, perolehan angka TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi 20 capres pilihan publik terdapat beberapa nama kandidat yang perolehannya  di bawah perolehan TGB, seperti Yahya Cholil Staquf, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian dan Muhammad Mardiono yang masing-masing berada di angka 0,1 persen.

"Kami menyatakan bahwasanya relawan TGB di seluruh Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan lembaga survei Poltracking mengeliminasi nama TGB pada survei tersebut," tegas Nanang.

Dengan demikian, relawan TGB se-Indonesia menuntut lembaga survei Poltracking untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara nalar ilmiah dan metodologis terkait disingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi.

"Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya