Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra dianggap kena hukum "karma", karena mengecewakan pendukungnya dengan gabung ke pemerintahan Joko Widodo.
Pengamat politik dan hukum Mujahid 212, Damai Hari Lubis, mengatakan, Prabowo dan Gerindra tidak boleh kesal dengan Megawati atau PDIP yang telah mengusung Ganjar dan didukung Jokowi.
"Tentu, selain alasan mendasar, perolehan presidential threshold yang dimiliki PDIP memang melebihi Partai Gerindra," kata Damai, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/4).
Dia menilai, Prabowo dan Gerindra lebih tepat jika kesal atau marah kepada Jokowi, atau menyalahkan diri sendiri saja, karena terlanjur memberi kepercayaan lebih kepada Jokowi.
"Terbukti, begitu banyak sanjungan Prabowo kepada Jokowi, sampai-sampai ia berani angkat sumpah melalui statemen bahwa Jokowi is right track. Prabowo juga menyatakan akan meniru gaya kepemimpinan Jokowi, dan sanjungan lainnya," kata Damai.
Apalagi setelah Megawati mengumumkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (Bacapres), Jokowi bersama Ganjar berangkat ke Solo menggunakan pesawat Kepresidenan. Di mata publik, kata Damai, Jokowi terkesan meledek Prabowo.
"Namun apakah yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk 'karma' bagi Prabowo? Sebab barisan kelompok 212 dan kelompok emak-emak yang mendukung dirinya pada Pilpres 2019 merasa sakit hati. Prabowo dianggap telah 'mengkhianati' perjuangan," urai Damai.
Padahal pada Pilpres 2019 lalu, sambung dia, Prabowo merupakan lawan Jokowi. Namun tanpa basa-basi justru mau jadi pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.
