Berita

Refly Harun/Ist

Politik

Agar Tak Mencalonkan Diri di Pilpres 2024

Refly Harun: Anies dan Prabowo Berpeluang "Dikerjain"

SENIN, 24 APRIL 2023 | 13:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpeluang "dikerjain" atau direkayasa sedemikian rupa agar tak mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

"Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, diperkirakan akan bersaing pada 2024, dengan catatan tidak 'dikerjain'," kata Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul "Pengamat: Jkw Menghina Prabowo dan Gerindra! Apa Soal?!", Minggu malam (23/4).

Menurut Refly, partai politik pendukung Anies masih dicopet, yakni Partai Demokrat, yang harus menghadapi Peninjauan Kembali (PK) oleh kubu Moeldoko di pengadilan.


Sedangkan Prabowo bisa "dikerjai", dengan cara ditarik minimal satu partai, agar tidak berkoalisi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau berkoalisi dengan Partai Gerindra.

"Tapi, bisa jadi, baik Anies maupun Prabowo direkayasa sedemikian rupa, agar tidak bisa mencalonkan diri. Terutama Anies, masih ada hadangan di PK Partai Demokrat. Ada yang mengatakan, andai Demokrat terpaksa tidak bisa mengusung Anies dan koalisi Nasdem-PKS tidak sampai 20 persen kursi alias 115, karena tipis banget, cuma 113, maka akan ada tambahan partai lain, entah itu PPP atau PKB," urai Refly.

Namun, tambah dia, PKB dan PPP masih dipertanyakan soal keberaniannya menyeberang tanpa titah istana, untuk mendukung Anies Baswedan.

"Memang menarik, karena PPP diperkirakan ada Sandiaga Shalahuddin Uno. Nah Sandiaga bisa masuk ke jalur Anies, tapi bisa juga dia menghidupkan peluang masuk ke jalur Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar-Sandiaga Uno. Satu skenario yang mungkin perlu kita pikirkan juga," pungkas Refly.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya