Berita

Refly Harun/Ist

Politik

Agar Tak Mencalonkan Diri di Pilpres 2024

Refly Harun: Anies dan Prabowo Berpeluang "Dikerjain"

SENIN, 24 APRIL 2023 | 13:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpeluang "dikerjain" atau direkayasa sedemikian rupa agar tak mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

"Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, diperkirakan akan bersaing pada 2024, dengan catatan tidak 'dikerjain'," kata Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul "Pengamat: Jkw Menghina Prabowo dan Gerindra! Apa Soal?!", Minggu malam (23/4).

Menurut Refly, partai politik pendukung Anies masih dicopet, yakni Partai Demokrat, yang harus menghadapi Peninjauan Kembali (PK) oleh kubu Moeldoko di pengadilan.


Sedangkan Prabowo bisa "dikerjai", dengan cara ditarik minimal satu partai, agar tidak berkoalisi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau berkoalisi dengan Partai Gerindra.

"Tapi, bisa jadi, baik Anies maupun Prabowo direkayasa sedemikian rupa, agar tidak bisa mencalonkan diri. Terutama Anies, masih ada hadangan di PK Partai Demokrat. Ada yang mengatakan, andai Demokrat terpaksa tidak bisa mengusung Anies dan koalisi Nasdem-PKS tidak sampai 20 persen kursi alias 115, karena tipis banget, cuma 113, maka akan ada tambahan partai lain, entah itu PPP atau PKB," urai Refly.

Namun, tambah dia, PKB dan PPP masih dipertanyakan soal keberaniannya menyeberang tanpa titah istana, untuk mendukung Anies Baswedan.

"Memang menarik, karena PPP diperkirakan ada Sandiaga Shalahuddin Uno. Nah Sandiaga bisa masuk ke jalur Anies, tapi bisa juga dia menghidupkan peluang masuk ke jalur Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar-Sandiaga Uno. Satu skenario yang mungkin perlu kita pikirkan juga," pungkas Refly.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya