Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Qin Gang di Manila pada Sabtu, 22 April 2023/Net
Filipina dan China telah sepakat untuk membangun lebih banyak jalur komunikasi demi mengatasi sengketa di Laut China Selatan.
Komitmen ini menjadi salah satu hasil pertemuan antara Presiden Ferdinand Marcos Jr dan Menteri Luar Negeri China Qin Gang, yang berkunjung ke Manila pada Sabtu (22/4).
“Kami sepakat untuk menjalin lebih banyak jalur komunikasi agar setiap peristiwa yang terjadi di Laut Filipina Barat yang melibatkan China dan Filipina dapat segera diselesaikan,†kata Marcos, menurut pernyataan yang dirilis istana kepresidenan yang dikutip
CNA.
Marcos mengatakan kunjungan Qin sangat membantu dalam membicarakan berbagai hal dan melanjutkan pekerjaan untuk menumbuhkan hubungan antara kedua negara.
Selain dengan Marcos, Qin juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo. Mereka membahas pandangan tentang isu-isu strategis dan regional.
Di awal pembicaraan, Qin mengatakan kedua negara perlu bekerja sama untuk melanjutkan tradisi persahabatan, memperdalam kerja sama, dan menyelesaikan perbedaan dengan baik. Bekerja sama akan membantu mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia.
Kemudian Manalo menegaskan kembali kepatuhan Filipina pada kebijakan Satu China, sekaligus mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan.
Manalo juga mengatakan hubungan dengan Beijing lebih dari sekadar perbedaan atas Laut China Selatan, yang dilalui barang-barang yang dibawa kapal senilai sekitar 3 triliun dolar AS setiap tahun dan diyakini kaya akan mineral serta cadangan minyak dan gas.
"Perbedaan ini seharusnya tidak menghalangi kita untuk mencari cara mengelolanya secara efektif, terutama sehubungan dengan penikmatan hak-hak orang Filipina, terutama nelayan," jelas Manalo.
Sejak Marcos menjabat pada bulan Juni, Filipina telah mengajukan puluhan protes diplomatik atas kehadiran kapal penangkap ikan China dan apa yang disebutnya sebagai "tindakan agresif" China di Laut China Selatan.
