Berita

Kedutaan Besar Rusia di Kyiv/Net

Dunia

Kyiv Mengakhiri Perjanjian Sewa Tanah yang Ditempati Kedutaan Besar Rusia

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 06:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tanah yang selama ini disewa pihak Rusia untuk mendirikan kantor Kedutaan Besar di Kyiv, kemungkinan besar akan diambil alih oleh Dewan Kota Kyiv.  

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (20/4), Walikota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan ia akan mengakhiri perjanjian sewa untuk tanah di mana gedung Kedutaan Besar Rusia berada.

"Saya pikir keputusan akan bulat di sini. Kami akan mengakhiri perjanjian sewa dan meminta pemerintah mengembalikan properti misi diplomatik Rusia menjadi milik negara Ukraina," kata Klitschko, seperti dikutip dari Radio Free Europe.


Proposal untuk mengakhiri perjanjian sewa tanah kedutaan diajukan ke dewan kota oleh partai Pelayan Rakyat pro-presiden sejak awal April. Partai mendorong agar pemerintah Ukraina menasionalisasi gedung badan diplomatik tersebut.

Saat ini, warga Rusia dilarang memiliki tanah, hutan, dan sumber daya air Ukraina.

Klitschko juga mengatakan, Kyiv akan memulai proses pembuatan tugu peringatan bagi para pejuang Ukraina.

Ketika Rusia meluncurkan operasi militernya ke Ukraina pada 22 Februari 2022, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa semua agen diplomatik di Ukraina akan dievakuasi untuk memastikan keselamatan stafnya.

Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia sementara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan evakuasi para diplomat.

Sejak itu, masing-masing gedung kedutaan kedua negara, tidak lagi digunakan dan kosong.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya