Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Diminta Tidak Kuasai Koalisi Besar, Hasto: Teriakan Tidak Perlu

RABU, 19 APRIL 2023 | 15:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Syarat yang diajukan PDI Perjuangan untuk gabung koalisi, capres harus dari internal mereka, memicu kritikan. Salah satunya disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily, yang meminta PDIP tidak mendominasi kalau ingin bergabung ke Koalisi Besar.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, yang mendominasi urusan politik adalah rakyat, bukan elite.

"Nah kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat," ujar Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).


"Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi, sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," imbuhnya.

Bagi PDIP, lanjut Hasto, yang mendominasi adalah rakyat, tepatnya kedaulatan rakyat.

"Itulah (rakyat) yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Koalisi Besar masih sebatas wacana. Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan terkait bentuk kerjasama yang dibangun melalui Koalisi Besar.

"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus, karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang. Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," tandas Hasto.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya mengatakan kalau PDIP gabung maka harus ikut aturan main Koalisi Besar.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di Koalisi Besar," kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jakbar, Rabu lalu (12/4).

Ace menambahkan, kalau nanti ada partai yang ingin bergabung, maka partai tersebut harus memahami bahwa koalisi besar sudah ada yang menginisiasi. Ia tidak ingin partai yang ingin bergabung itu justru coba menguasai.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," paparnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya