Bangunan yang menjadi sasaran tembak selama bentrokan antara tentara dan RSF di Khartoum, Sudan/Net
Situasi keamanan di Sudan tampaknya belum stabil. Meski ada klaim gencatan senjata, namun tembakan dan ledakan masih terdengar sejak tentara dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) mulai bentrok empat hari lalu.
Sejak pertempuran pecah pada Sabtu (15/4), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat setidaknya 185 orang meninggal dunia, dengan lebih dari 1.800 lainnya terluka.
Pertempuran antara tentara dan RSF dipicu oleh perebutan kekuasaan dua jenderal, yaitu panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan wakilnya, Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin RSF.
Upaya mediasi telah dilakukan, termasuk oleh Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengaku telah berbicara dengan dua jenderal untuk mendorong gencatan senjata.
Desakan AS ini muncul setelah salah satu konvoi diplomatiknya ditembaki. Sementara Uni Eropa mengatakan duta besarnya diserang.
RSF sepakat untuk melakukan gencatan senjata 24 jam. Namun kemudian tentara menyalahkan RSF karena melanggarnya, yang dibalas dengan tuduhan serupa.
Menurut laporan
AFP, ketika gencatan senjata seharusnya dimulai pada Selasa pukul 4 sore waktu setempat, tembakan justru masih terdengar di Khartoum yang berlangsung hingga malam hari.
"Sampai sekarang pertempuran di Sudan, termasuk Khartoum dan berbagai lokasi lainnya, terus berlanjut. Tidak ada tanda-tanda nyata pengurangan pertempuran," kata jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Selain itu, ledakan keras juga terdengar di ibukota, di mana milisi bersorban dan berseragam berkeliaran di jalan-jalan.
Menurut para saksi, truk pick-up yang membawa senjata anti-pesawat, yang ditempatkan di daerah pemukiman Khartoum, disuplai dengan amunisi pada Selasa pagi.
Banyak warga kehilangan listrik dan internet. Mereka juga kehabisan bahan makanan karena pasokan di toko-toko yang menipis.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengutuk laporan yang mengganggu tentang beberapa fasilitas kesehatan yang dijarah dan yang lainnya digunakan untuk tujuan militer.
