Tanpa Partisipasi Publik Aktif, Sulit Dapatkan Pemimpin yang Sesuai Kehendak Rakyat

Kemunculan praktik oligarki politik dikarenakan kurangnya partisipasi publik aktif dalam menyuarakan aspirasi politiknya.

Demikian disampaikan Ketua Umum Bara Api/Relawan Andika Perkasa, Adi Kurniawan, dalam diskusi publik bertema "Suara Rakyat Dalam Oligarki Politik" yang digelar Forum Muda Kebangsaan di Jalan Taman Mpu Sendok No.12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Adi, bentuk partisipasi publik yang aktif dalam proses pemilihan Capres dan Cawapres bukan hanya datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) saja. Namun publik harus secara konsisten menyuarakan aspirasi politiknya, mengawal dan menjaga pilihannya itu benar-benar menjadi pertimbangan para elite politik.

"Tanpa partisipasi publik yang aktif, saya pesimistis kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat," kata Adi dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (18/4).

Sementara Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN), Daddy Palgunadi, menyoroti soal rezim popularitas yang dinilai sangat mempengaruhi opini publik dalam menentukan pilihan capres dan cawapres saat ini.

Daddy berpendapat, rakyat patut mengikuti aturan yang berlaku yaitu capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 adalah wewenang penuh partai politik.

Karena, menurut Daddy, partai politik tentunya memiliki kader-kader terbaik yang telah digembleng dan berproses menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang mumpuni dan paham akan arah tujuan berbangsa dan bernegara ke depan.

"Partai politik tentunya akan mengajukan dan mengusung kader-kader terbaiknya, karena kepentingan bangsa pastinya melandasi para elite politik dalam mengusung pilihan mereka, yang tentunya juga mendengarkan aspirasi yang muncul di tengah masyarakat," tutur Daddy.