Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Polandia dan Hongaria Larang Impor Biji Ukraina, Komisi Eropa: Tidak Dapat Diterima!

SENIN, 17 APRIL 2023 | 14:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tindakan sepihak dalam memutuskan larangan impor biji-bijian dan makanan dari Ukraina yang dilakukan para negara anggota Uni Eropa tidak dapat diterima.

Tanggapan itu disampaikan Komisi Eropa, setelah pemerintah Polandia dan Hongaria mengeluarkan larangan impor tersebut, dengan dalih melindungi sektor pertanian lokal mereka.

"Kami mengetahui pengumuman Polandia dan Hongaria mengenai larangan impor biji-bijian dan produk pertanian lain dari Ukraina. Dalam konteks ini, penting untuk digarisbawahi bahwa kebijakan perdagangan adalah kompetensi eksklusif UE dan, oleh karena itu, tindakan sepihak tidak dapat diterima," kata jurubicara Komisi Eropa dalam pernyataan email.


Menurut pernyataan Komis Eropa, yang dikutip dari India Today pada Senin (17/4), di tengah masa-masa sulit yang sedang dilalui dunia, khususnya Ukraina, seharusnya negara anggota mengoordinasikan dan menyelaraskan semua keputusannya di dalam UE.

Atas larangan tersebut, Komisi Eropa dengan pemerintah Polandia dan Hongaria akan membicarakan kembali terkait masalah pelarangan sepihak ini.

Sementara itu, menanggapi pernyataan dari kedua negara itu, Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky yang berbicara dengan timpalannya dari Hongaria, Istvan Nagy, mengatakan bahwa larangan itu telah bertentangan dengan perjanjian bilateral mereka terkait kegiatan ekspor, dan menyerukan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada Minggu (17/4), Polandia dan Hongaria memberlakukan larangan itu untuk mengamankan pasokan lokalnya, di tengah ketidakpastian ekonomi yang sedang mereka hadapi.

Namun, meski memberlakukan larangan tersebut, kedua negara itu memastikan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk mendukung Ukraina selama perang masih diluncurkan oleh Rusia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya