Jelang Pemilu, Presiden Buruh Minta Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dicabut

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Partai Buruh kembali menggelorakan suara menolak adanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Presiden Partai Buruh Said Iqbla menuturkan kebijakan ini menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik.

Dia mengurai dalam simulasi, bilamana partai politik dalam Pemilu 2024 mendapatkan 30-40 kursi di DPR RI, maka ada kemungkinan bisa tidak lolos parliamentary threshold. Karena meskipun mendapatkan 30 - 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4 persen suara sah nasional.

"Bayangkan sebuah partai politik yang memenangkan Pemilu 2024 dengan 40 kursi tidak bisa duduk di Senayan hanya karena perolehan suaranya kurang dari 4 persen sah nasional 2024," tegas Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Minggu (16/4).

Dia menambahkan 40 kursi partai politik tersebut dibajak oleh parpol yang ada di parlemen. Menurutnya, parliamentary threshold juga dimaknai 4 persen dari jumlah kursi di DPR RI, yang besarnya adalah 4 persen dikalikan 580, yaitu 23-an kursi.

"Oleh karena itu, Partai Buruh meminta parliamentary threshold 4 persen dicabut," demikian Said Iqbal.