KPK menetapkan Walikota Bandung, Yana Mulyana, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek CCTV dan ISP/RMOL
Penangkapan Walikota Bandung, Yana Mulyana, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet (ISP), Jumat (14/4), telah mencoreng nama baik ibukota Jawa Barat.
"Ini menjadi tamparan nyata, dengan banyaknya klaim Pak Yana mengenai prestasi yang didapatkan Pemkot Bandung yang selalu diagungkan di media sosial dan papan informasi di Kota Bandung. Jangan sampai kita membiarkan penguasa berkehendak sewenang-wenang di Bumi Pasundan," kata Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bandung, Ananda Fathin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (15/4).
Atas adanya pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Walikota Bandung, IMM sangat mengapresiasi kerja nyata KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
"Atas terungkap adanya dugaan korupsi di Kota Bandung akhirnya menyadarkan bahwa harus ada kontrol sosial yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Bandung yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Hasil ini menjadi apresiasi kinerja KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," ujar Fathin.
Kasus ini, harus jadi pengingat bahwa tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa harus terus aktif mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan eksekutif maupun legislatif di daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini tentu harapan besar masyarakat dalam menunggu keputusan KPK dengan hasil yang terbaik untuk kota Bandung, benar atau tidaknya temuan ini tentu harus benar-benar diselesaikan dengan memberantas segala bentuk tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh siapapun di Kota Bandung. Kami siap menjadi mitra kritis dan menjadi penyambung lidah bagi siapapun yang berkeinginan menjadikan Kota Bandung yang kondusif," bebernya.
IMM Kota Bandung sangat berharap KPK berkerja secara objektif dalam menindak berdasarkan hukum yang berlaku sebagai landasan agar Kota Bandung tebebas dari belenggu kejahatan dan kezaliman oknum-oknum yang melakukan tindakan tersebut.
"Harapan besar untuk pemerintahan Kota Bandung ke depannya dengan adanya kasus ini, menjadi cerminan agar lebih kredibel dan kapabilitas dalam menjalankan tanggung jawab dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,†pungkas Fathin.
