Berita

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Biaya Pembangunan Kereta Cepat Bengkak, Demokrat: Pemerintah Masuk Jebakan Utang China

SABTU, 15 APRIL 2023 | 00:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak senilai 1,2 miliar dolar, belum lagi pihak China mematok bunga utang 3,4 persen suku bunga pinjaman proyek tersebut.  Untuk menutupi itu, pemerintah Indonesia berencana meminjam kepada pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) sebesar 550 juta dolar atau sekitar Rp 8,3 triliun.

Bagi Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan Fecho, membengkaknya utang negara kepada China dalam pembangunan kereta cepat ini disebabkan karena pemerintah terlalu terburu-buru alias grasa grusu dalam merancang program dan infrastruktur ini.

"Bengkak utang kereta cepat Jokowi bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah grasa-grusu. Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara," kata Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (14/4).


Menurutnya, pemerintah Indonesia masuk dalam perangkap utang China, lantaran tidak mampu merancang kerjasama infrastruktur dengan baik.

"Beban utang atau jebakan utang ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau feasibility study (FS) dilakukan pemerintah. Di mana dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yakni 2 persen," katanya.

Irwan mengatakan perencanaan proyek KCJB akibat kreditur (China) yang awalnya menawarkan bunga murah. Kemudian pemerintah Indonesia tergoda untuk bekerjasama hingga akhirnya justru membebani APBN.

"Rayuan itu Itu bak gayung bersambut saat rasa optimis pemerintah ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas, sehingga Kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran," demikian Irwan Fecho.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya