Berita

Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menandatangani kesepakatan yang disaksikan oleh CEO Millennium Challenge Corporation Alice Albright di kantor Dana Moneter Internasional di Washington DC pada Kamis, 13 April 2023/Net

Bisnis

AS Gelontorkan Rp 9,5 Triliun Hibah untuk Infrastruktur hingga Transisi Energi Indonesia

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 12:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memberikan hibah senilai 649 dolar AS atau setara dengan Rp 9,5 triliun kepada Indonesia untuk membantu proyek pembangunan infrastruktur, transisi energi bersih, hingga pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan.

Hibah tersebut diberikan sebagai bagian dari Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di kantor Dana Moneter Internasional (IMF), Washington DC, Kamis (13/4). Chief Executive Officer (CEO) MCC Alice Albright turut serta dalam upacara tersebut.

Kesepakatan tersebut menyangkut dana senilai 689 juta dolar atau Rp 10,2 triliun, meliputi 649 juta dolar dari AS dan 49 juta dolar dari Indonesia. Adapun hibah 649 juta dolar AS merupakan kontribusi dari pemerintah dan Millennium Challenge Corporation (MCC).


MCC sendiri adalah badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi.

"Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama AS dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi," ujar Yellen, seperti keterangan dari Kedutaan Besar AS yang diterima redaksi pada Jumat (14/4).

Yellen yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Direksi MCC menyebut, kesepakatan tersebut akan mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII). Itu adalah kemitraan yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara selama KTT G20 di Bali tahun lalu.

“Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar," jelas Albright.

Selain infrastruktur dan energi, kesepakatan tersebut juga akan membantu meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

Terlebih sektor UMKM menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 57 persen untuk PDB.

“Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang,” kata Sri Mulyani.

Secara rinci, Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia memiliki tiga proyek.

Pertama, proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS), yang akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali. Tujuannya untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas.

Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas.

Kedua, proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Milik Perempuan bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Ketiga, proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD) akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur. Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya