Junta: Penguatan Paramiliter Sudan Bisa Hambat Proses Transisi ke Pemerintahan Sipil

Penguatan paramiliter Sudan, Rapid Support Forces (RSF), dikhawatirkan dapat memicu konfrontasi dan ketegangan lebih lanjut. Pada akhirnya hal tersebut menghambat proses transisi menuju pemerintahan sipil.

Junta militer yang berkuasa di Sudan menyoroti risiko persaingan yang akan terbentuk jika RSK terus memperbanyak pasukannya.

"Pergerakan dan pengerahan ini terjadi tanpa persetujuan pimpinan angkatan bersenjata atau bahkan koordinasi dengannya," kata junta dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters pada Jumat (14/4).

Penguasa militer Sudan menyebut mobilisasi RSF yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan telah menciptakan ancaman bagi keamanan nasional.

"Kelanjutan mereka akan menyebabkan lebih banyak ketegangan dan perpecahan yang dapat menyebabkan ketidakamanan di negara ini," tambah junta.

Melihat ketegangan yang terjadi antara junta dan pasukan milisi, gabungan Duta Besar Barat termasuk AS, Inggris, Uni Eropa dan negara Eropa lainnya mendesak agar pihak militer maupun pejabat sipil tetap berpegang teguh pada komitmen transisi.

Mereka juga menyatakan sangat prihatin dengan eskalasi militer yang mampu mengancam dan menggagalkan proses transisi serta pembicaraan yang sedang berlangsung.

RSF merupakan kelompok militan yang bergabung dengan junta untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Omar Hassan al-Bashir dalam kudeta pada 2019 dan Oktober 2021 lalu.

Sejak kudeta terakhir, hubungan junta dan RSF menjadi tidak baik, sehingga proses transisi menuju pemilu bebas dan pemerintahan sipil kembali tertunda.