Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky /Net

Dunia

Seymour Hersh Sebut Zelensky Menggelapkan Dana Pajak Amerika 400 Juta Dolar AS

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan mengejutkan diungkapkan jurnalis investigasi Seymour Hersh terkait penyelewengan dana pajak Amerika yang dilakukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama pejabat seniornya.

Berbicara pada Rabu (12/4), Hersh mengklaim bahwa Zelensky menggelapkan dolar pembayar pajak Amerika hingga ratusan juta. Dugaan gratifikasi itu bahkan mencakup skema yang melibatkan perdagangan dengan Rusia.

"Zelensky dan rombongannya menggelapkan setidaknya 400 juta dolar AS dari dana Amerika yang dimaksudkan untuk pengadaan diesel tahun lalu," kata Hersh dalam artikel baru di Substack, seperti dikutip dari RT, Kamis (13/4).


Kyiv diduga membeli bahan bakar diesel dari Rusia, dan dalam prosesnya menggelapkan sejumlah besar dana AS yang dialokasikan untuk pembayaran diesel.

Laporan sebelumnya telah mengemuka di berbagai media tentang bagaimana produk minyak yang berasal dari Rusia sampai ke Ukraina melalui perantara, yaitu Bulgaria dan Latvia. Skema yang melibatkan negara Baltik itu mungkin telah melanggar sanksi anti-Rusia Uni Eropa.

Seorang ahli yang dikutip oleh Hersh membandingkan tingkat korupsi dalam pengadaan Ukraina dengan apa yang terlihat di Afghanistan, ketika pemerintah yang didukung AS berkuasa di Kabul. Menurut sumbernya, kementerian di Kyiv bersaing untuk mendirikan perusahaan untuk mengekspor senjata dan amunisi, dengan pejabat terkait mendapat untung dari suap.

Pemerintah AS, sementara itu, telah menyatakan bahwa tidak ada bukti senjata yang dipasok Barat di Ukraina dialihkan ke tempat lain.

Hersh mengutip sumber intelijen yang menggambarkan pertemuan antara Zelensky dan Direktur CIA William Burns pada Januari lalu. Pejabat AS itu diduga memberikan daftar 35 jenderal dan menteri yang diduga korup.

"Pejabat senior Ukraina juga mengeluh bahwa Zelensky mengambil bagian yang lebih besar dari uang skim daripada yang diberikan kepada para jenderal," sumber itu menjelaskan.

"Tanggapan pemimpin Ukraina itu adalah memecat sepuluh pejabat korup seminggu kemudian," menurut Hersh.

Pernyataan Heesh merujuk keputusan Zelensky memecat sejumlah orang dari Kabinet Menteri, pemerintah daerah, dan bagian lain dari pemerintah Ukraina pada Januari. Kyiv mengklaim langkah itu merupakan bagian dari strategi anti-korupsi.

Menteri Pertahanan Aleksey Reznikov, yang terperosok dalam skandal pembelian makanan yang terlalu mahal untuk pasukan, diperkirakan akan dipecat pada saat itu, tetapi dia selamat dari pembersihan tersebut.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya