Berita

Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu/RMOLSumut

Politik

Soal Pribumi dan Nonpribumi, Gerindra Sumut Ikut Kecam Wakil Walikota Medan Aulia Rachman

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 03:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman, bahwa pada 20 tahun ke depan Medan akan dikuasai oleh nonpribumi, akhirnya mendapat kecaman keras dari partai yang menaunginya, Gerindra.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, H Gus Irawan Pasaribu menegaskan, pandangan yang diberikan Aulia Rachman itu dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, pejabat wakil walikota, dan tidak berkaitan dengan Partai Gerindra.

"Tentu kami beda pandangan dengan pemerintah Kota Medan apalagi itu sebatas analisis. Jadi kami tegaskan itu kapasitas beliau sebagai pemerintah dan itu tidak mencerminkan sikap Partai Gerindra," tegas Gus Irawan kepada Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (12/4).


Dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Gus Irawan yang sedang berada di Jakarta ini mengatakan, pernyataan Aulia Rachman itu hanya sebatas analisis yang masih harus dipertanyakan metodenya. Sebab analisis itu kan bisa dibuktikan secara akademis.

"Barangkali itu mungkin dugaan-dugaan, warning ya, sehingga terlalu prematur lah ya pandangan (Aulia Rachman) itu. Jadi intinya omongannya itu tidak tersangkut paut dengan Gerindra lah," tegas Gus Irawan lagi.

Terpisah, Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, turut mengecam keras pernyataan pejabat pemerintah yang masih mendikotomikan pribumi dan nonpribumi.

Sebab, kata Sugiat, berdasarkan UUD 1945, setiap warga negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia secara resmi tentu itu tidak boleh lagi dibeda-bedakan. Baik itu secara suku, agama, ras, dan golongan, semua warga negara posisinya sama hak dan kewajibannya.

"Semangat Partai Gerindra ya itu, partai nasionalis yang selalu menjaga keutuhan kebhinnekaan NKRI dan Pancasila. Jadi bila ada pejabat yang mendikotomikan seperti itu berarti dia orangnya tidak bijak," sindir Sugiat.

Disinggung apakah akan ada sanksi internal diberikan kepada Aulia Rachman yang masih tercatat sebagai kader Gerindra, Sugiat menjawab akan ada melakukan kroscek ke yang bersangkutan di internal partai.

"Tapi kita melihat dia menyampaikan itu dalam konteksnya sebagai wakil walikota. Dan kita sangat menyayangkan seorang wakil walikota memberikan statemen dengan asumsi yang tidak memiliki data, itu sumbernya dari mana. Intinya, Partai Gerindra sebagai partai terbuka tidak pernah membeda-bedakan warga Indonesia itu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan," tandas Sugiat.

Sebelumnya, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman menyebut ibukota provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh nonpribumi.

"Saya punya analisa, Kota Medan ini dalam dua puluh tahun yang akan datang, kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru akan dikuasai oleh non pribumi. Warga non pribumi yang akan menjadi Wali Kota Medan," kata Aulia Rachman dalam sambutannya di acara Dialog Ramadhan 1444 Hijriah yang digelar di salah satu cafe di Kota Medan, Minggu lalu (9/4).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya