Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: KKN Era Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Soeharto

RABU, 12 APRIL 2023 | 16:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, jauh lebih buruk jika dibandingkan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Anggapan itu diutarakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)”, Rabu (12/4).

“KKN dia dan keluarganya. Ini, Jokowi lebih ganas KKN-nya, lebih brutal dibandingkan Soeharto,” ucap Rizal Ramli.


Rizal Ramli menceritakan pengalamannya dalam rezim pemerintahan Soeharto. Menurutnya, anak Soeharto berani melakukan praktik KKN ketika ayahnya berkuasa 15 tahun.

Namun, lanjutnya, kondisi itu berbeda dengan anak Presiden Jokowi yang mulai memanfaatkan kekuasaan ayahnya di usia pemerintahan baru seumur jagung.

“Kita ini kan pernah ditangkap oleh Soeharto, tapi Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto berkuasa 15 tahun. Ini, anak-anak Jokowi baru kuasa 7 tahun si Kaesang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, dari mana itu dia dapat uang?” kata Rizal Ramli.

Dia menengarai, uang-uang itu didapat anak-anak Jokowi dari para taipan. Dia mencontohkan, Sinarmas yang melakukan investasi di perusahaan Kaesang sebesar Rp 150 miliar, yang menurutnya tidak masuk akal.

“Jadi sebetulnya anak-anaknya (Jokowi) melakukan dagang kekuasaan,” demikian Rizal Ramli.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya