Restui Koalisi Besar, Jokowi Jangan Seret Birokrasi Negara

Lampu hijau yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk pembentukan Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan disinyalir sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pencapresan Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menanggapi hal ini, Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, meminta Presiden Jokowi segera menyudahi keterlibatannya dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Sebagai kepala negara, Jokowi wajib berdiri secara independen," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).

Analisis Politik Universitas Nasional itu melanjutkan, sebagai kepala pemerintahan, sangat berbahaya jika Jokowi ikutan mendesain kemenangan salah satu Capres.

"Karena itu akan menyeret birokrasi negara ke jurang," tegas Andi Yusran.

Adapun wacana Koalisi Besar mencuat dalam silaturahmi lima partai politik di kantor DPP PAN pada Minggu (2/4). Mereka adalah PAN, PPP, Golkar, Gerindra, dan PKB.