Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) edarkan Surat Edaran (SE) nomor 6/2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya menjelaskan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Surat Edaran itu sebagai bentuk pencegahan korupsi, khususnya melalui pengendalian gratifikasi hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, dalam SE tersebut, KPK mengingatkan para penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023.
"Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang," ujar Ipi kepada wartawan, Senin (10/4).
Sebab kata Ipi, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.
"KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," kata Ipi.
Selain itu, pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.
Di sisi lain kata Ipi, pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat juga diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya.
"Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang," tegas Ipi.
Jika karena kondisi tertentu sehingga pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi kata Ipi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
"Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id," pungkas Ipi.
