Berita

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 (Siaga 98), Hasanuddin/Ist

Politik

Ada Upaya Sistematis Recoki KPK, Siaga 98: Banyak Pihak Terganggu dengan Penyelidikan Formula E dan LHKPN Tak Wajar

SENIN, 10 APRIL 2023 | 00:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap solid dan waspada terhadap adanya upaya sistematis yang mengganggu kerja pemberantasan korupsi di tanah air.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, saat ini terlihat ada upaya sistematis mengganggu kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Ada banyak pihak yang terganggu dengan penyelidikan Formula E dan LHKPN tak wajar penyelenggara negara," ujar Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (9/4).


Tidak hanya itu, Hasanuddin melihat ada pihak yang juga mengincar posisi pimpinan KPK. Lantaran era Firli Bahuri dkk akan berakhir pada tahun ini setelah mengemban tugas sejak 2019.

"Dan menganggap pimpinan KPK saat ini sebagai batu sandungan. Ini pertarungan memperebutkan KPK. Ada sekelompok orang, segolongan orang, yang hendak merebut kembali KPK dengan berbagai cara," tutur Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, polemik yang terjadi saat ini bukan semata soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

"Kami berharap pimpinan KPK dan Dewas KPK tetap solid dan waspada. Ini masa transisi, ada pemilihan pimpinan dan Pemilu 2024. Bagaimanapun juga, dengan UU KPK 19/2019 yang baru, KPK tetaplah komisi indendenden yang bekerja melakukan pemberantasan korupsi, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun juga, dan banyak pihak yang khawatir. Semua masih berharap KPK tak dilemahkan seperti saat ini," pungkas Hasanuddin. Jamaludin, Minggu 9 April 2023
------------------

KPK, LHKPN, Formula E, Siaga 98, Hasanuddin

Ada Upaya Sistematis Ganggu Kerja KPK, Siaga 98: Banyak Pihak Terganggu dengan Penyelidikan Formula E dan LHKPN Tak Wajar

RMOL. Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap solid dan waspada terhadap adanya upaya sistematis yang mengganggu kerja pemberantasan korupsi di tanah air.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, saat ini terlihat ada upaya sistematis mengganggu kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Ada banyak pihak yang terganggu dengan penyelidikan Formula E dan LHKPN tak wajar penyelenggara negara," ujar Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (9/4).

Tidak hanya itu, Hasanuddin melihat ada pihak yang juga mengincar posisi pimpinan KPK. Lantaran era Firli Bahuri dkk akan berakhir pada tahun ini setelah mengemban tugas sejak 2019.

"Dan menganggap pimpinan KPK saat ini sebagai batu sandungan. Ini pertarungan memperebutkan KPK. Ada sekelompok orang, segolongan orang, yang hendak merebut kembali KPK dengan berbagai cara," tutur Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, polemik yang terjadi saat ini bukan semata soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

"Kami berharap pimpinan KPK dan Dewas KPK tetap solid dan waspada. Ini masa transisi, ada pemilihan pimpinan dan Pemilu 2024. Bagaimanapun juga, dengan UU KPK 19/2019 yang baru, KPK tetaplah komisi independen yang bekerja melakukan pemberantasan korupsi, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun juga, dan banyak pihak yang khawatir. Semua masih berharap KPK tak dilemahkan seperti saat ini," pungkas Hasanuddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya