Berita

Ilustrasi Gedung KPK/RMOL

Politik

Kepercayaan Publik pada KPK Lebih Tinggi daripada Polri dan DPR

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 21:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tren kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat lebih tinggi dibanding tren kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu merupakan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

"Secara keseluruhan, penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik," ujar Djayadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (9/4).


Di mana hasilnya, sebanyak 28 persen menyatakan sangat percaya dan 63 persen cukup percaya kepada TNI, sebanyak 21 persen menyatakan sangat percaya dan 63 persen cukup percaya kepada Presiden.

Selanjutnya, sebanyak 12 persen menyatakan sangat percaya dan 57 persen cukup percaya terhadap Kejaksaan Agung. Sebanyak 11 persen menyatakan sangat percaya dan 57 persen cukup percaya terhadap Pengadilan.

Kemudian, sebanyak 11 persen menyatakan sangat percaya dan 55 persen cukup percaya kepada media massa. Sebanyak 14 persen sangat percaya dan 50 persen cukup percaya kepada KPK. Sebanyak 13 persen sangat percaya dan 50 persen cukup percaya kepada Kepolisian.

Sedangkan untuk DPR, hanya 8 persen menyatakan sangat percaya dan 44 persen cukup percaya. Lalu untuk partai politik, hanya 5 persen menyatakan sangat percaya dan 45 persen cukup percaya.

Survei LSI berjudul "Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini" dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023 menggunakan metode random digit dialing (RDD) dengan melibatkan 1.229 responden. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya