Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

KIB dan KKIR Ingin Gabung karena Gagal Tandingi Capres KPP

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 13:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap pernyataan politik yang muncul tidak harus dipahami secara tersurat. Sebab, dalam budaya politik Indonesia, hal tersirat justru yang menjadi makna sesungguhnya.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga dalam membaca alasan wacana pembentukan Koalisi Besar. Disebutkan bahwa penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) ini akan dibentuk untuk memastikan kelanjutan pembangunan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo.

Bagi Jamiluddin, pembentukan koalisi ini merupakan reaksi atas sambutan luar biasa rakyat kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Walau hanya diisi tiga partai, koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tersebut telah mencuri perhatian publik.  


"Karena itu, wacana bergabungnya KKIR dan KIB menjadi Koalisi Besar tampaknya reaksi atas terbentuknya KPP. Koalisi ini mendapat sambutan luar biasa di tengah masyarakat," kata Jamiluddin ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/4).

Mantan Dekan Fikom IISIP ini menilai, KIB dan KKIR gagal dalam memunculkan capres yang bisa menandingi Anies Baswedan. Atas dasar itu, koalisi besar diyakini bisa membuat mereka mengungguli  KPP.

"Jadi, muncul ketakutan kalau Anies menang pada Pilpres 2024. Setidaknya, ada ketakutan mereka yang ingin bergabung dalam Koalisi Besar,"demikian Jamiluddin.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya