Berita

Ekonom senior dan tokoh pergerakan Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Ingatkan, Gelombang Kemarahan Rakyat Mempercepat Jatuhnya Pemerintahan

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 00:39 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tokoh pergerakan DR Rizal Ramli mengingatkan bahwa faktor kemarahan rakyat akan mempercepat proses turunnya sebuah pemerintahan sebelum waktunya.

“Sebelum 2024 akan ada gelombang yang mempercepat proses jatuhnya sebuah pemerintahan. Rakyat dan mahasiswa sudah marah. Siapapun dan sekuat apapun dia nggak bisa ngelawan kekuatan rakyat tersebut,” kata Rizal dalam podcast bertajuk “Rezim Jokowi Tak Akan Bertahan Sampai 2024” dikutip Sabtu (8/4).

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, jika pemerintahan Jokowi turun, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah agenda antara lain menurunkan harga kebutuhan pokok.


“Kita akan turunkan tarif listrik ke posisi 2 tahun yang lalu, sehingga tagihan listrik rakyat hemat 40 persen, sehingga di kantong rakyat ada uang. Dan harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya akan stabil” ujarnya.

Kedua, pihaknya juga akan mengganti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Karena anggota-anggotanya sengaja dipilih dari ormas supaya gampang diatur. Jadi kita bikin pemilu yang paling baik dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis. “Karena wakil rakyatnya amanah, pemimpinnya amanah. Padahal waktu itu tidak ada teknologi komputer,” ujarnya.

Mantan Kepala Bulog dan Penasehat TNI Polri di awal reformasi itu mengatakan, dirinya membutuhkan waktu cukup 6 bulan untuk mempersiapkan sebuah pemilu dengan dana yang sangat hemat.

Bang RR �" sapaan Rizal Ramli ï¿½" mengatakan, surat suara yang ada di TPS langsung dipindahkan ke pusat dengan menggunakan sistem internet.

“Karena itu bisa langsung dipantau. Jadi bukan dari TPS surat suara tersebut dipindahkan menuju kecamatan, kemudian kabupaten, terus ke provinsi dan nasional karena itu memakan waktu yang lama,” ujarnya.


Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya