Berita

Ekonom senior dan tokoh pergerakan Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Ingatkan, Gelombang Kemarahan Rakyat Mempercepat Jatuhnya Pemerintahan

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 00:39 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tokoh pergerakan DR Rizal Ramli mengingatkan bahwa faktor kemarahan rakyat akan mempercepat proses turunnya sebuah pemerintahan sebelum waktunya.

“Sebelum 2024 akan ada gelombang yang mempercepat proses jatuhnya sebuah pemerintahan. Rakyat dan mahasiswa sudah marah. Siapapun dan sekuat apapun dia nggak bisa ngelawan kekuatan rakyat tersebut,” kata Rizal dalam podcast bertajuk “Rezim Jokowi Tak Akan Bertahan Sampai 2024” dikutip Sabtu (8/4).

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, jika pemerintahan Jokowi turun, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah agenda antara lain menurunkan harga kebutuhan pokok.


“Kita akan turunkan tarif listrik ke posisi 2 tahun yang lalu, sehingga tagihan listrik rakyat hemat 40 persen, sehingga di kantong rakyat ada uang. Dan harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya akan stabil” ujarnya.

Kedua, pihaknya juga akan mengganti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Karena anggota-anggotanya sengaja dipilih dari ormas supaya gampang diatur. Jadi kita bikin pemilu yang paling baik dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis. “Karena wakil rakyatnya amanah, pemimpinnya amanah. Padahal waktu itu tidak ada teknologi komputer,” ujarnya.

Mantan Kepala Bulog dan Penasehat TNI Polri di awal reformasi itu mengatakan, dirinya membutuhkan waktu cukup 6 bulan untuk mempersiapkan sebuah pemilu dengan dana yang sangat hemat.

Bang RR �" sapaan Rizal Ramli ï¿½" mengatakan, surat suara yang ada di TPS langsung dipindahkan ke pusat dengan menggunakan sistem internet.

“Karena itu bisa langsung dipantau. Jadi bukan dari TPS surat suara tersebut dipindahkan menuju kecamatan, kemudian kabupaten, terus ke provinsi dan nasional karena itu memakan waktu yang lama,” ujarnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya