Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam: TikTok Tidak Punya Langkah Kontrol yang Ketat atas Konten Beracun

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 13:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah banyaknya kekhawatiran tentang masalah keamanan TikTok, pemerintah Vietnam akan menyelidiki aplikasi berbagi video milik China itu.

Pada Kamis (6/4), Kepala Radio, TV, dan Informasi Elektronik Vietnam Le Quang Tu Do mengatakan pihak berwenang akan segera mengadakan inspeksi terhadap perusahaan tersebut pada Mei mendatang, karena banyaknya informasi yang salah di aplikasi itu.

“TikTok tidak memiliki langkah kontrol yang efektif atas konten yang melanggar politik, melawan partai dan negara, berita palsu, konten beracun,” kata Do kepada wartawan, dimuat Malay Mail, Jumat (7/4).


Berdasarkan data dari perusahaan riset Data Reporter yang dikutip oleh pemerintah, aplikasi berbagi video itu diperkirakan memiliki 50 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Vietnam.

Menurut Do, dengan banyaknya konten beracun di TikTok dan banyaknya pengguna akan berdampak negatif pada negaranya, yang sejauh ini masih menerapkan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

"Kurangnya kontrol dapat memfasilitasi penyebaran berita palsu, menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial," tambahnya.

Untuk itu, delegasi pemerintah akan segera mengunjungi kantor TikTok yang ada di Vietnam, sebagai langkah untuk menyerukan agar aplikasi tersebut dapat mengikuti hukum yang berlaku di negaranya.

Namun sejauh ini belum ada komentar apa pun dari induk perusahaan TikTok, ByteDance terkait inspeksi yang akan dilakukan pemerintah Vietnam untuk menekan kontrol sosial medianya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya