Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Rusia Didesak Segera Melarang Situs Wikipedia

RABU, 05 APRIL 2023 | 07:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Merujuk pada banyaknya kesalahan faktual dan sejarah, kepala Presidential Human Rights Council (HRC) Valery Fadeev kembali mendesak agar Rusia melarang platform ensiklopedia online Wikipedia.

Berbicara pada konferensi pers Selasa (4/4), Fadeev mengatakan meskipun Wikipedia situs web adalah platform yang nyaman untuk menerima semua jenis informasi, ada juga banyak distorsi dalam hal politik dan sejarah.

Namun demikian, Fadeev menekankan bahwa dia tidak bersikeras agar otoritas Rusia segera melarang portal tersebut sebelum ada alternatif yang layak diluncurkan.


Igor Ashmanov, seorang anggota HRC, mendukung gagasan ini, tetapi dia mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki alat untuk mempengaruhi Wikipedia.

“Ini adalah senjata strategis. Kita harus membuat padanannya dan memblokirnya," kata Ashmanov, seperti dikutip dari RT.

Mengomentari pernyataan Fadeev, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov setuju bahwa Wikipedia memang mengandung banyak distorsi, banyak kebohongan, banyak kesalahan sejarah dan faktual.

"Namun, sebelum menutupnya, Rusia harus membuat penggantinya, yang dapat menawarkan informasi yang benar-benar terverifikasi dan akurat," kata Peskov.

Sejak dimulainya konflik Ukraina lebih dari satu tahun yang lalu, pihak berwenang Rusia telah menuduh Wikipedia menyebarkan informasi palsu tentang kampanye militer Moskow, dan menekan platform tersebut untuk menghapus materi, namun permintaan itu diabaikan.

Setelah itu, pengawas media Rusia, Roskomnadzor, mewajibkan mesin pencari untuk menunjuk Wikipedia sebagai entitas yang melanggar hukum Rusia.

Pada Agustus 2022, Anton Gorelkin, wakil ketua komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, mengumumkan peluncuran versi lokal Wikipedia bernama Runiversalis, yang menurutnya akan mematuhi undang-undang negara, disimpan di server di Rusia, dan menjadi dikelola oleh tim mantan editor Wikipedia.

Pada saat itu, Gorelkin mengatakan bahwa penulis proyek mereplikasi artikel Wikipedia, tetapi membersihkannya dari propaganda dan konten berbahaya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya