Anies Baswedan bersama AHY/Net
Langkah hukum Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan Partai Demokrat dipandang sebagai upaya memecah belah Partai berlambang Mercy. Khususnya, menjegal skema pasangan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (Anies-AHY) di Pilpres 2024.
Pendapat ini disampaikan Pendiri Jaringan Nusantara (JN) Aam Sapulete, Selasa (4/4).
"Sangat jelas Moeldoko yang mengajukan PK ke MA untuk memecah belah Partai Demokrat dan menjegal Anies-AHY di Pilpres 2024," kata Aam.
Analisa Aam, tindakan mantan Panglima TNI itu memperburuk citra Presiden Jokowi. Bahkan, tambah Aam, banyak yang menduka manuver Moeldoko tidak lepas dari tangan politik Istana.
Bagi Aam, Moeldoko seharusnya tunduk terhadap putusan hukum setelah kalah 16 kali menghadapi Partai Demokrat dengan pimpinannya AHY.
"Percuma saja Moeldoko mengajukan PK ke MA karena akan ditolak. Partai Demokrat yang sah secara hukum di bawah kepemimpinan AHY," ungkap Aam.
Ia menilai, rakyat akan berpandangan Moeldoko akan dipandang buruk karena caranya merebut kekuasaan dengan membegal Partai Demokrat.
Salah satu indikasinya, terang Aam, hasil survei lembaga kredibel tidak memasukkan nama Moeldoko sebagai capres maupun cawapres.
"Ini menunjukkan rakyat sudah cerdas melihat cara culas Moeldoko," paparnya.
