Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Publika

Moeldoko Kembali Berulah, Pencapresan Anies Terancam Gagal

OLEH: ASYARI USMAN*
SELASA, 04 APRIL 2023 | 09:26 WIB

PADA 3 April 2023, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar jumpa pers yang sangat urgen. Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP), kembali beraksi untuk merebut Partai Demokrat (PD).
 
Kali ini Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi MA pada November 2021 yang menyatakan kepengurusan AHY sebagai kepengurusan yang sah untuk PD.
 
Pihak Moeldoko mengatakan ada “novum” (bukti baru). Namun, AHY menegaskan empat bukti baru yang diajukan untuk PK ini sudah pernah dimunculkan dalam rangkaian persidangan yang lalu.
 

 
Langkah hukum Moeldoko ini dapat dipastikan sebagai bagian dari upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Sekiranya MA memenangkan PK ini, maka PD akan diambil alih dari AHY. Itu artinya Koalisi Perubahan yang mendukung Anies otomatis akan kehilangan Demokrat.
 
Bakalan gagallah Anies. Walaupun masih ada kemungkinan mengajak salah satu parpol lain untuk menggantikan PD agar “presidential threshold” (PT) 20% kembali terpenuhi.
 
Itulah yang sedang terjadi. Kekuatan oligarki dan Presiden Jokowi masih terus berupaya merintangi Anies.
 
Oligarki dan Presiden Jokowi? Betul sekali! Keinginan kedua pihak inilah yang sedang dilakukan lewat tangan Moeldoko.
 
AHY bertekad akan melawan. Dia didukung sepenuhnya oleh kader Demokrat di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan, AHY tadi siang menabuh gendang perang melawan Moeldoko.
 
Lalu bagaimana yang lain-lainnya? Massa pendukung Anies wajib mendukung perlawanan AHY terhadap Moeldoko. Jangan biarkan AHY dan kader Demokrat saja yang melancarkan perlawanan. Sebab, upaya PK Moeldoko jelas ingin menjegal Anies.
 
Massa pro-demokrasi harus ikut turun ke jalan melancarkan protes. Begitu juga ratusan kelompok relawan Anies harus ikut menentang. Perlu dilakukan unjuk rasa ke kantor Moeldoko dan ke komplek MA.
 
Ancaman pengambilalihan PD bukan soal pencapresan Anies saja. Melainkan juga soal ancaman terhadap demokrasi. Sekaligus ancaman terhadap masa depan bangsa dan negara.
 
Indonesia akan terus dikuasai oligarki bisnis kalau Moeldoko berhasil menguasai PD. Dia akan menggunakan Demokrat untuk kepentingan oligarki.
 
Karena itu, seluruh rakyat yang berakal sehat diminta untuk ikut melawan upaya Moeldoko. Beliau ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kedaulatan rakyat. Dia akan menyerahkan leher Indonesia ini kepada oligarki sepanjang nafsu kekuasaan dan nafsu kemewahan pribadinya terpenuhi.
 
Moeldoko, Jokowi, Ganjar Pranowo, dan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka tidak merasa bersalah menyerahkan kedaulatan negara ini kepada oligarki. Rakyat tidak boleh berdiam diri.

*Penulis adalah jurnalis, yang juga pemerhati sosial politik

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya