Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi/Net

Politik

Kilang Minyak Pertamina Kembali Terbakar, PPP Desak Nicke Widyawati dan Ahok Mundur

SENIN, 03 APRIL 2023 | 03:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Usai terbakarnya kilang minyak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu malam (1/4), Pertamina diminta bertanggungjawab. Pertanggungjawaban itu dituntut untuk jajaran Direksi dan komisarisnya.  

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan Fraksi PPP menyesalkan sikap Pertamina yang tidak belajar dari banyak kelasan. Imbasnya, terbakarnya kilang minyak terjadi lagi.

"Ini merupakan kecekalaan kerja yang kesekian, padahal baru bulan lalu kilang Pertamina Plumpang terbakar yang mengakibatkan banyak korban masyarakat, baik yang meninggal maupun luka-luka," demikian kata pria yang karib disapa Awiek, Minggu (2/4).


Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini, semua kecelakaan yang berulang menunjukkan bahwa jajaran direksi dan komisaris yang dipimpin Dirut Nicke Widyawati dan Komut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mampu mengendalikan sistem keamanan pada fasilitas Pertamina.

Bagi Awiek, keduanya perlu mengundurkan diri, jika tidak Menteri BUMN diminta mencopot mereka dari posisi yang sedang dijabat.

Catatan Fraksi PPP, jelas Awiek, sejak 2021 saja sudah 7 kali aset Pertamina mengalami kebakaran. Kilang Balongan terbakar pada 29 Maret 2021. Kilang Cilacap terbakar pada 11 Juni 2021, kemudian terbakar lagi pada 13 November 2021.

Selain itu, Kilang minyak Balikpapan 4 Maret 2022 dan 15 Mei 2022. Depo Pertamina Plumpang terbakar pada 3 Maret 2023, Depo Pertamina Plumpang dan terbaru di Kota Dumai.

Dalam pandangan Awiek, jika belum dicopot, Dirut dan Komut Pertamina harus mundur dari posisinya.

"Sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ketidakmampuannya mengelola sistem keamanan pada fasilitas Pertamina sehingga mengakibatkan kebakaran yang terus berulang," jelas Awiek.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya