Berita

Akun Twitter resmi milik pemerintah Pakistan yang diblokir di India/Net

Dunia

Diduga Sebarkan Propaganda Anti-India, Twitter Resmi Milik Pemerintah Pakistan Diblokir

KAMIS, 30 MARET 2023 | 10:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Akun Twitter resmi milik pemerintah Pakistan kembali diblokir otoritas India, setelah adanya pengaduan hukum terkait konten propaganda yang disebarkan.

Mengutip Reuters pada Kamis (30/3), ini merupakan ketiga kalinya akun resmi Pakistan diblokir dan tidak dapat dilihat oleh pengguna di India.

"Ketika mencoba untuk mengakses akun Twitter pemerintah Pakistan, tertera di layar bahwa Akun bernama @GovtofPakistan telah ditahan sebagai tanggapan atas tuntutan hukum," bunyi laporan tersebut.


Pada Juli tahun lalu, otoritas India pertama kali memblokir akun Twitter Pakistan, kemudian akun sempat pulih dan diblokir kembali pada Oktober.

Menurut pedoman Twitter, situs microblogging mengambil tindakan pemblokiran tersebut sebagai tanggapan atas tuntutan hukum yang sah, seperti perintah pengadilan.

Sepanjang tahun lalu, Twitter di India telah melarang warganya mengakses akun resmi Kedutaan Besar Pakistan di PBB, Turki, Iran, dan Mesir, delapan saluran berita berbasis YouTube serta Facebook Pakistan karena memposting konten anti-India palsu secara online.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya