Berita

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Tegas, Netanyahu Minta Biden Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Israel

RABU, 29 MARET 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan keprihatinan Presiden AS Joe Biden tentang usulan reformasi peradilan di Israel mendapat reaksi negatif dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lewat serangkaian tweet yang dibagikan pada Selasa malam (28/3), Netanyahu mendesak Washington untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Israel, terlepas dari hubungan dekat kedua negara.

“Pemerintahan saya berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dengan mengembalikan keseimbangan yang tepat antara tiga cabang pemerintahan yang kami perjuangkan, untuk dicapai melalui konsensus yang luas,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/3).


Israel adalah negara berdaulat, yang membuat keputusannya atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari sahabat, kata Netanyahu.

Reformasi yudisial akan memungkinkan parlemen Israel untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Agung melalui pemungutan suara mayoritas sederhana, sebuah langkah yang menurut para kritikus akan melemahkan pengawasan tradisional yudisial terhadap kekuasaan pemerintah.

Reformasi tersebut telah memicu protes besar di seluruh Israel dan menuai kritik dari beberapa negara asing, termasuk sekutu dekat seperti Amerika Serikat.

Menyikapi perkembangan yang ada, Netanyahu pada Senin mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil batas waktu pada proposal tersebut sampai sesi Knesset berikutnya, berharap waktu tambahan akan membantu anggota parlemen mencapai pemahaman tentang undang-undang tersebut.

Meskipun demikian, keputusan itu gagal menghentikan kritik terhadap reformasi.

Berbicara kepada wartawan sebelumnya pada Selasa, Biden diminta untuk mengomentari perubahan hukum tersebut, dengan mengatakan bahwa dia berharap Netanyahu menjauh dari rencana tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang.

"Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin, dan saya khawatir mereka meloloskan (RUU) ini," kata Biden.

“Mudah-mudahan Perdana Menteri akan bertindak sedemikian rupa sehingga dia dapat mencoba mencari kompromi yang tulus. Tapi itu masih harus dilihat," lanjut Biden.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya