Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Akui Ada Ketum Parpol Ingin Gabung KPP Tapi Mau Jadi Cawapres, Nasdem: Harusnya Tanpa Syarat

SELASA, 28 MARET 2023 | 10:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Nasdem mengamini pernyataan PKS bahwa ada ketua umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ingin gabung, tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan.

“Ya, sejauh ini dengan magnet utama Anies Baswedan tentu orang sangat tertarik untuk bergabung (ke KPP),” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Namun begitu, lanjut Willy, pihak-pihak yang ingin bergabung dengan KPP tidak seharusnya mensyaratkan sesuatu. Terlebih, oleh KPP, Anies Baswedan diberikan otoritas untuk menentukan bacawapresnya sendiri.


“Ya kalau kita gabung tentu tanpa syarat ya. Syaratnya sudah tiga partai ini (Nasdem, PKS, Demokrat) kan menjadi teladan. Syaratnya kita serahkan pada Mas Anies sendiri,” tuturnya.

Di sisi lain, Willy tetap menyambut baik kalau ada partai politik atau koalisi lain yang ingin bergabung dengan KPP. Pihaknya sangat terbuka dalam merajut komunikasi politik menjelang Pemilu 2024.

“Jadi tentu proses ini, komunikasi, ketika ada partai lain bergabung kita syukuri. Masalah cawapres nanti kita diskusi bersama-sama. Toh kita ingin best of the best,” pungkasnya.

Seperti diungkap Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman, ada ketua umum parpol di luar KPP ingin gabung tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan. Namun ia enggan menyebut spesifik siapa ketum parpol parlemen yang dimaksud.

“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres, ketum parpol di luar kita,” ungkap Sohibul kepada wartawan di Sekretariat KPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya