Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Akui Ada Ketum Parpol Ingin Gabung KPP Tapi Mau Jadi Cawapres, Nasdem: Harusnya Tanpa Syarat

SELASA, 28 MARET 2023 | 10:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Nasdem mengamini pernyataan PKS bahwa ada ketua umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ingin gabung, tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan.

“Ya, sejauh ini dengan magnet utama Anies Baswedan tentu orang sangat tertarik untuk bergabung (ke KPP),” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Namun begitu, lanjut Willy, pihak-pihak yang ingin bergabung dengan KPP tidak seharusnya mensyaratkan sesuatu. Terlebih, oleh KPP, Anies Baswedan diberikan otoritas untuk menentukan bacawapresnya sendiri.


“Ya kalau kita gabung tentu tanpa syarat ya. Syaratnya sudah tiga partai ini (Nasdem, PKS, Demokrat) kan menjadi teladan. Syaratnya kita serahkan pada Mas Anies sendiri,” tuturnya.

Di sisi lain, Willy tetap menyambut baik kalau ada partai politik atau koalisi lain yang ingin bergabung dengan KPP. Pihaknya sangat terbuka dalam merajut komunikasi politik menjelang Pemilu 2024.

“Jadi tentu proses ini, komunikasi, ketika ada partai lain bergabung kita syukuri. Masalah cawapres nanti kita diskusi bersama-sama. Toh kita ingin best of the best,” pungkasnya.

Seperti diungkap Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman, ada ketua umum parpol di luar KPP ingin gabung tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan. Namun ia enggan menyebut spesifik siapa ketum parpol parlemen yang dimaksud.

“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres, ketum parpol di luar kita,” ungkap Sohibul kepada wartawan di Sekretariat KPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya