Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Akui Ada Ketum Parpol Ingin Gabung KPP Tapi Mau Jadi Cawapres, Nasdem: Harusnya Tanpa Syarat

SELASA, 28 MARET 2023 | 10:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Nasdem mengamini pernyataan PKS bahwa ada ketua umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ingin gabung, tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan.

“Ya, sejauh ini dengan magnet utama Anies Baswedan tentu orang sangat tertarik untuk bergabung (ke KPP),” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Namun begitu, lanjut Willy, pihak-pihak yang ingin bergabung dengan KPP tidak seharusnya mensyaratkan sesuatu. Terlebih, oleh KPP, Anies Baswedan diberikan otoritas untuk menentukan bacawapresnya sendiri.


“Ya kalau kita gabung tentu tanpa syarat ya. Syaratnya sudah tiga partai ini (Nasdem, PKS, Demokrat) kan menjadi teladan. Syaratnya kita serahkan pada Mas Anies sendiri,” tuturnya.

Di sisi lain, Willy tetap menyambut baik kalau ada partai politik atau koalisi lain yang ingin bergabung dengan KPP. Pihaknya sangat terbuka dalam merajut komunikasi politik menjelang Pemilu 2024.

“Jadi tentu proses ini, komunikasi, ketika ada partai lain bergabung kita syukuri. Masalah cawapres nanti kita diskusi bersama-sama. Toh kita ingin best of the best,” pungkasnya.

Seperti diungkap Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman, ada ketua umum parpol di luar KPP ingin gabung tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan. Namun ia enggan menyebut spesifik siapa ketum parpol parlemen yang dimaksud.

“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres, ketum parpol di luar kita,” ungkap Sohibul kepada wartawan di Sekretariat KPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Hari Bakti, Lapas Cianjur Gelar Aksi Bersih-Bersih melalui Imipas Peduli

Jumat, 06 November 2026 | 22:35

Kejagung Sita Rp11,7 Miliar dalam Kasus Nikel Arif Kurniawan

Jumat, 06 November 2026 | 22:31

Kapolri Banjir Dukungan Bongkar Kasus Penyadapan

Jumat, 06 November 2026 | 22:21

Bank Mandiri Bukukan Laba Bank Only Rp46,5 Triliun

Jumat, 06 November 2026 | 22:19

Aturan Berubah, Ekspor ke Jepang hingga Uni Eropa Masuk Daftar Relaksasi

Jumat, 06 November 2026 | 22:06

11 Kreator Indonesia Siap Bersaing di TikTok Awards Southeast Asia 2026

Jumat, 06 November 2026 | 21:48

Singgung Jokowi-Gibran, Penyadapan Prabowo Diduga Bermuatan Politik

Jumat, 06 November 2026 | 21:39

Pegasus di Indonesia: Sekadar Mitos atau Ancaman Nyata?

Jumat, 06 November 2026 | 21:26

MedcoEnergi Umumkan Penerbitan Obligasi Senilai 300 Juta Dolar AS

Jumat, 06 November 2026 | 21:26

Ketika Listrik Membuka Peluang: Dari Rumah Tangga hingga Ekonomi Desa

Jumat, 06 November 2026 | 21:03

Selengkapnya