Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Dugaan Keterlibatan Ganjar di Kasus KTP-el Kembali Muncul, Ganjalan Megawati Mengusung di Pilpres

SABTU, 25 MARET 2023 | 02:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kembali beredarnya daftar nama-nama politisi yang diduga menerima aliran kasus korupsi KTP-el, termasuk ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bakal membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan memilihnya sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kembali beredarnya 12 nama politisi yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP-el yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

"Ini tentu menjadi sandera politik bagi Ganjar. Dugaan tersebut tentu akan menjadi pembahasan publik di tengah santernya Ganjar akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar. Bahkan, akan menjadi mesin penggerus suara yang signifikan bagi Ganjar.

"Bisa jadi kembali viralnya keterlibatan Ganjar pada korupsi KTP-el sengaja di hembuskan oleh lawan-lawan politik Ganjar, dan bukan tidak mungkin itu justru berasal dari rekan separpolnya," kata Saiful.

Dia meyakini, isu tersebut akan terus menggelinding seiring semakin dekatnya momentum Pilpres 2024. Jika tidak terkelola dengan baik, maka isu tersebut akan berdampak serius dan signifikan bagi elektabilitas Ganjar.

"Selain itu bisa jadi pula isu tersebut juga akan menjadi pertimbangan Megawati untuk tidak menjatuhkan pilihan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya