Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Dugaan Keterlibatan Ganjar di Kasus KTP-el Kembali Muncul, Ganjalan Megawati Mengusung di Pilpres

SABTU, 25 MARET 2023 | 02:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kembali beredarnya daftar nama-nama politisi yang diduga menerima aliran kasus korupsi KTP-el, termasuk ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bakal membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan memilihnya sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kembali beredarnya 12 nama politisi yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP-el yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

"Ini tentu menjadi sandera politik bagi Ganjar. Dugaan tersebut tentu akan menjadi pembahasan publik di tengah santernya Ganjar akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar. Bahkan, akan menjadi mesin penggerus suara yang signifikan bagi Ganjar.

"Bisa jadi kembali viralnya keterlibatan Ganjar pada korupsi KTP-el sengaja di hembuskan oleh lawan-lawan politik Ganjar, dan bukan tidak mungkin itu justru berasal dari rekan separpolnya," kata Saiful.

Dia meyakini, isu tersebut akan terus menggelinding seiring semakin dekatnya momentum Pilpres 2024. Jika tidak terkelola dengan baik, maka isu tersebut akan berdampak serius dan signifikan bagi elektabilitas Ganjar.

"Selain itu bisa jadi pula isu tersebut juga akan menjadi pertimbangan Megawati untuk tidak menjatuhkan pilihan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang," pungkas Saiful.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya