Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/Repro

Politik

5 Juta Buruh Akan Mogok Nasional Tolak UU Cipta Kerja, Said Iqbal: Perusahaan Tak Boleh Melarang

JUMAT, 24 MARET 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aksi mogok nasional akan dilakukan kaum buruh sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya. Aksi ini akan diikuti oleh jutaan buruh di seluruh Indonesia.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuturkan, aksi ini akan dilakukan antara Juli dan Agustus dengan melibatkan 5 juta buruh dari 38 provinsi yang meliputi 100 ribu pabrik.

"Mogok nasional ini akan meluas seperti di Prancis yang menolak reformasi jaminan pensiun," kata Iqbal saat jumpa pers secara virtual, Jumat (24/3).


Said Iqbal menjelaskan, aksi mogok ini didasarkan pada UU No 21/2000 tentang serikat buruh dan UU No 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Mogok Nasional ini bukan mogok kerja seperti didengungkan Apindo  (Asosiasi Pengusaha Indonesia)," tegas Iqbal.

Dijelaskan Said, dalam aksi mogok nasional ini, para buruh akan setop produksi. Sedangkan kalau mogok kerja, serikat buruh melakukan perundingan dengan perusahaan.

Nantinya, sebagian buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dan DPR RI. Sebagian lainnya menggeruduk kantor-kantor pemerintahan, dan sisanya akan gelar aksi di depan gerbang pabrik masing-masing.

"Jadi perusahaan tidak boleh melarang, karena buruh menggunakan undang-undang yaitu aksi untuk keluar pabrik. Cuma kali ini bukan perwakilan tapi total seluruh buruh berhenti produksi," demikian Said Iqbal.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya