Berita

Presiden Ceko Petr Pavel/Net

Dunia

Presiden Ceko: Jenuh dengan Perang Panjang, Dukungan Barat untuk Ukraina akan Berkurang Seiring Waktu

JUMAT, 24 MARET 2023 | 07:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Republik Ceko mengaku sudah mulai kehilangan daya untuk mengirimkan bantuan ke Ukraina.

Berbicara dalam wawancara dengan Suddeutsche Zeitung Jerman, Presiden Petr Pavel mengatakan kapasitas negara untuk memproduksi lebih banyak amunisi akan terbatas karena kekurangan tenaga kerja.

“Kami tidak hanya mengirimkan apa yang kami bisa dari stok kami sendiri, tetapi juga membeli material di luar negeri,” kata Pavel, seperti dikutip dari RT, Kamis (23/3).

"Republik Ceko masih mampu memproduksi beberapa pertahanan udara dan amunisi yang dibutuhkan Ukraina, tetapi dibatasi oleh kekurangan tenaga kerja,” katanya.

Ceko adalah negara dengan tingkat pengangguran terendah di Eropa. Sangat jarang menemukan orang yang menganggur yang membutuhkan pekerjaan, sehingga sulit mencari pekerja, menurutnya.

"Ada peluang, misalnya dengan (mendatangkan) pekerja dari Ukraina,” jelas Pavel yang dilantik sebagai presiden pada 9 Maret lalu.

Pavel, yang memiliki latar belakang intelijen dan menjabat sebagai ketua Komite Militer NATO antara 2015 dan 2018, memperingatkan bahwa dukungan Barat untuk Kyiv akan berkurang seiring waktu karena apa yang disebut "kelelahan perang".

Dia juga mengingatkan bahwa sebentar lagi AS akan sibuk dengan pemilihan presiden 2024, yang dikatakannya akan membuat fokus pemilih Amerika beralih dari urusan luar negeri ke dalam negeri.

“Hampir tidak mungkin bagi orang Eropa sendiri untuk mempertahankan tingkat dukungan saat ini untuk Ukraina. Jika dukungan AS melemah, begitu pula dukungan sejumlah negara Eropa,” kata pria berusia 61 tahun itu.

Menurutnya, Ukraina harus mempertimbangkan hal ini ketika merencanakan langkah selanjutnya di medan perang, karena tahun depan, kemungkinan negara itu tidak dapat memulai operasi besar.

Menurut Kementerian Pertahanan Ceko, negara itu telah memberi Kyiv senjata senilai 2,3 miliar euro selama konflik. Praha tidak mengungkapkan jenis senjata yang dipasok karena alasan keamanan dan taktis.

Sementara itu Rusia dalam banyak kesempatan mengkritik pengiriman senjata dan amunisi ke Ukraina dari Barat, dengan alasan bahwa mereka hanya berfungsi untuk meningkatkan dan memperpanjang pertempuran tanpa mengubah hasil akhirnya.

Menurut Moskow, pengiriman senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan yang diberikan kepada pasukan Kyiv telah membuat negara-negara Barat menjadi pihak de facto dalam konflik tersebut.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya