Berita

Presiden Ceko Petr Pavel/Net

Dunia

Presiden Ceko: Jenuh dengan Perang Panjang, Dukungan Barat untuk Ukraina akan Berkurang Seiring Waktu

JUMAT, 24 MARET 2023 | 07:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Republik Ceko mengaku sudah mulai kehilangan daya untuk mengirimkan bantuan ke Ukraina.

Berbicara dalam wawancara dengan Suddeutsche Zeitung Jerman, Presiden Petr Pavel mengatakan kapasitas negara untuk memproduksi lebih banyak amunisi akan terbatas karena kekurangan tenaga kerja.

“Kami tidak hanya mengirimkan apa yang kami bisa dari stok kami sendiri, tetapi juga membeli material di luar negeri,” kata Pavel, seperti dikutip dari RT, Kamis (23/3).


"Republik Ceko masih mampu memproduksi beberapa pertahanan udara dan amunisi yang dibutuhkan Ukraina, tetapi dibatasi oleh kekurangan tenaga kerja,” katanya.

Ceko adalah negara dengan tingkat pengangguran terendah di Eropa. Sangat jarang menemukan orang yang menganggur yang membutuhkan pekerjaan, sehingga sulit mencari pekerja, menurutnya.

"Ada peluang, misalnya dengan (mendatangkan) pekerja dari Ukraina,” jelas Pavel yang dilantik sebagai presiden pada 9 Maret lalu.

Pavel, yang memiliki latar belakang intelijen dan menjabat sebagai ketua Komite Militer NATO antara 2015 dan 2018, memperingatkan bahwa dukungan Barat untuk Kyiv akan berkurang seiring waktu karena apa yang disebut "kelelahan perang".

Dia juga mengingatkan bahwa sebentar lagi AS akan sibuk dengan pemilihan presiden 2024, yang dikatakannya akan membuat fokus pemilih Amerika beralih dari urusan luar negeri ke dalam negeri.

“Hampir tidak mungkin bagi orang Eropa sendiri untuk mempertahankan tingkat dukungan saat ini untuk Ukraina. Jika dukungan AS melemah, begitu pula dukungan sejumlah negara Eropa,” kata pria berusia 61 tahun itu.

Menurutnya, Ukraina harus mempertimbangkan hal ini ketika merencanakan langkah selanjutnya di medan perang, karena tahun depan, kemungkinan negara itu tidak dapat memulai operasi besar.

Menurut Kementerian Pertahanan Ceko, negara itu telah memberi Kyiv senjata senilai 2,3 miliar euro selama konflik. Praha tidak mengungkapkan jenis senjata yang dipasok karena alasan keamanan dan taktis.

Sementara itu Rusia dalam banyak kesempatan mengkritik pengiriman senjata dan amunisi ke Ukraina dari Barat, dengan alasan bahwa mereka hanya berfungsi untuk meningkatkan dan memperpanjang pertempuran tanpa mengubah hasil akhirnya.

Menurut Moskow, pengiriman senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan yang diberikan kepada pasukan Kyiv telah membuat negara-negara Barat menjadi pihak de facto dalam konflik tersebut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya