Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Ingatkan Pemerintah, Saiful Anam: Gerakan Mahasiswa Punya Andil Besar Meruntuhkan Kekuasaan

JUMAT, 24 MARET 2023 | 01:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gerakan mahasiswa menjadi sebuah gerakan yang memiliki andil besar dalam runtuhnya sebuah rezim kekuasaan. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo diingatkan akan bahayanya ketika ada gerakan besar mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan oleh DPR RI.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika jalur normal melalui penyaluran aspirasi secara langsung dan diatur dengan peraturan perundang-undangan mulai terhambat, maka tidak ada cara lain selain melalui gerakan mahasiswa turun ke jalan yang telah biasa dilakukan sejak orde lama hingga pasca reformasi akan terulang lagi.

"Saya lihat mahasiswa mulai mengendus adanya kebuntuan aspirasi pada pemerintahan Jokowi saat ini. Sehingga melalui gerakan mahasiswa mereka menganggap sebuah solusi dalam memberikan aspirasi meraka terhadap pemerintahan saat ini," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).


Karena menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika aspirasi mahasiswa mendapatkan ruang dengan baik, maka tidak mungkin akan terjadi sebuah gerakan aksi massa seperti yang direncanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama masyarakat sipil lainnya.

"Mestinya pemerintah dengan arif dan bijak belajar pada era-era sebelumnya, di mana gerakan mahasiswa menjadi sebuah gerakan yang memiliki andil besar dalam runtuhnya sebuah rezim kekuasaan," kata Saiful.

Saiful menilai, jika aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terkelola dengan baik, maka tidak mungkin mahasiswa dan masyarakat sipil akan melakukan pergolakan.

"Sehingga kondisi yang demikian tidak hanya merugikan publik, tapi juga akan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini yang berkuasa, bahkan juga akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada partai pendukung pemerintah saat ini," pungkas Saiful.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya