Berita

Anies Baswedan saat mengunjungi pondok pesantren Al-Tsaqafah pimpinan KH Said Aqil Siradj/Ist

Politik

Mantan Ketum HMI MPO Minta Anies Setop Politik Identitas

JUMAT, 24 MARET 2023 | 00:40 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Ketua Umum PB HMI MPO periode 2020-2022, Ahmad Latupono meminta agar bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menghentikan politik identitas.

Ahmad menilai, pernyataan Anies bahwa politik identitas adalah sesuatu yang tak dapat terhindarkan dikhawatirkan dapat membelah antar anak bangsa.

"Jika Anies menganggap politik identitas sesuatu yang biasa, bisa jadi antara anak bangsa akan terus terbelah. Setop pembelahan anak bangsa," ujar Ahmad Latupono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/3).


Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa pendiri bangsa Indonesia telah sepakat dan menghindari perpecahan dengan menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagaimana tidak, sambungnya, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusomo bersama tokoh-tokoh Islam lainnya, serta Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya secara arif dan bijaksana menjaga persatuan negara Indonesia.

"Anies seharusnya mencontoh perilaku dan kedewasaan berpikir para pendiri bangsa, bukan malah mengumbar kalimat yang dapat memecah persatuan diantara anak bangsa demi kepentingan politiknya semata," imbuhnya.

Ia menilai cukup pengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana warga DKI terbelah imbas politik identitas yang dimainkan.

Pengalaman itu, lanjutnya,  seharusnya Anies dapat berpikir agar mampu menahan diri dalam mengumbar kalimat yang mengundang kontoversi di tengah masyarakat.

"Marilah kita dewasa dalam berpolitik, utamakan persatuan demi menjaga kemajemukan di masyarakat," tandasnya.

Sebab pemilu, menurut Ahmad, merupakan ruang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan secara bijaksana untuk mencerdaskan masyarakat, bukan malah membuka ruang perseturuan yang tidak produktif.

"Masyarakat harus cerdas dalam memilih capres mana yang mampu menyatukan perbedaan dan mempunyai gagasan memajukan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Jumat (17/3) menyampaikan kalau setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari.

“Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender," kata Anies dalam forum tersebut.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya