Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Saiful Anam Setuju dengan BEM UI, Banyak Pelacur Intelektual di Lingkaran Jokowi

JUMAT, 24 MARET 2023 | 00:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang soal banyak profesor hukum di kabinet saat ini yang justru menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi dianggap sangat tepat.

Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam atas pernyataan Melki soal Jokowi melanggar konstitusi karena mengeluarkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini disahkan menjadi UU lantaran profesor hukum di kabinet berpura-pura tidak mengerti hukum.

"Apa yang disampaikan oleh BEM UI sangat tepat sekali, mengingat banyak sekali pakar hukum tata negara dan ahli konstitusi di sekeliling Jokowi, namun ternyata mereka seolah tidak mengerti persoalan dan justru menjadi corong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan beberapa kebijakan yang berpotensi melanggar konstitusi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pakar Hukum Tata Negara (HTN) dan konstitusi justru menjadi tameng kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR dengan mengesampingkan aspirasi yang menjadi keinginan dan harapan publik.

"Kalau kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin pada akhirnya akan dinilai sebagai pelacur intelektual yang rela menggadaikan ilmunya demi untuk menggolkan kepentingan sepihak dari pemerintah yang berkuasa," kata Saiful.

Karena menurut Saiful, hal tersebut sangat bertentangan dengan harapan publik, dimana kalangan ahli sebenarnya menjadi tumpuan dan harapan bangsa di tengah semakin sulitnya rakyat dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

"Para kalangan terdidik ini justru sangat menciderai harapan dan keinginan publik, dimana mestinya kalangan ahli dan profesor hukum ini semestinya dapat memperjuangkan yang menjadi hak-hak masyarakat, bukan justru sebaliknya yaitu menghancurkan keinginan publik dengan cara berkomplot dengan penguasa untuk mencapai keinginannya secara sepihak," jelas Saiful.

Kondisi tersebut kata Saiful, akan semakin membuat kondisi bangsa semakin terpuruk, lantaran kalangan terdidiknya hanya berpikir segelintir kepentingan pihak yang berkuasa dengan mengesampingkan harapan yang menjadi keingian publik.

"Kalau kondisi yang demikian terus dan berulangkali terjadi, bukan tidak mungkin hancurnya bangsa ini banyak dipengaruhi oleh kalangan terdidik yang melacurkan diri demi untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya," pungkas Saiful.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya