Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Saiful Anam Setuju dengan BEM UI, Banyak Pelacur Intelektual di Lingkaran Jokowi

JUMAT, 24 MARET 2023 | 00:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang soal banyak profesor hukum di kabinet saat ini yang justru menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi dianggap sangat tepat.

Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam atas pernyataan Melki soal Jokowi melanggar konstitusi karena mengeluarkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini disahkan menjadi UU lantaran profesor hukum di kabinet berpura-pura tidak mengerti hukum.

"Apa yang disampaikan oleh BEM UI sangat tepat sekali, mengingat banyak sekali pakar hukum tata negara dan ahli konstitusi di sekeliling Jokowi, namun ternyata mereka seolah tidak mengerti persoalan dan justru menjadi corong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan beberapa kebijakan yang berpotensi melanggar konstitusi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pakar Hukum Tata Negara (HTN) dan konstitusi justru menjadi tameng kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR dengan mengesampingkan aspirasi yang menjadi keinginan dan harapan publik.

"Kalau kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin pada akhirnya akan dinilai sebagai pelacur intelektual yang rela menggadaikan ilmunya demi untuk menggolkan kepentingan sepihak dari pemerintah yang berkuasa," kata Saiful.

Karena menurut Saiful, hal tersebut sangat bertentangan dengan harapan publik, dimana kalangan ahli sebenarnya menjadi tumpuan dan harapan bangsa di tengah semakin sulitnya rakyat dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

"Para kalangan terdidik ini justru sangat menciderai harapan dan keinginan publik, dimana mestinya kalangan ahli dan profesor hukum ini semestinya dapat memperjuangkan yang menjadi hak-hak masyarakat, bukan justru sebaliknya yaitu menghancurkan keinginan publik dengan cara berkomplot dengan penguasa untuk mencapai keinginannya secara sepihak," jelas Saiful.

Kondisi tersebut kata Saiful, akan semakin membuat kondisi bangsa semakin terpuruk, lantaran kalangan terdidiknya hanya berpikir segelintir kepentingan pihak yang berkuasa dengan mengesampingkan harapan yang menjadi keingian publik.

"Kalau kondisi yang demikian terus dan berulangkali terjadi, bukan tidak mungkin hancurnya bangsa ini banyak dipengaruhi oleh kalangan terdidik yang melacurkan diri demi untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya," pungkas Saiful.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya