Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: BEM UI Benar, Gerakan Perlawanan akan Berlanjut

KAMIS, 23 MARET 2023 | 21:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) sejauh ini dianggap memenuhi standar akademik, berbasis data, hingga memiliki dasar hukum yang jelas dan argumen yang kokoh.

Begitu yang disampaikan Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi kritikan BEM UI terhadap DPR RI.

Lembaga perwakilan rakyat itu dikritik karena mengesahkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Bentuk kritiknya, mengeluarkan video berisi meme wajah Ketua DPR RI Puan Maharani dengan berbadan tikus dan tulisan Dewan Perampok Rakyat.


"Saya cermati sejauh ini kritik-kritik BEM UI sudah benar memenuhi standar akademik, berbasis data, dasar hukum yang jelas dan argumen yang kokoh," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Menurut Ubedilah, dasar argumen yang disampaikan BEM UI sudah clear. Sebab, UU Ciptaker mengganggu kelestarian lingkungan hidup, mengancam kesejahteraan kelas pekerja dan merampas tanah dengan sektor agraria yang ada di dalamnya.

Selain itu, kata Ubedillah, UU Cipta Kerja juga tidak menunjukkan keberpihakan sama sekali bagi kesejahteraan buruh dan rakyat banyak. Ia mengapresiasi BEM UI atas konsistennya menolak Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU.

"Karena Jokowi mengabaikan putusan lembaga negara Mahkamah Konstitusi, mengelabui konstitusi bahkan melanggar konstitusi karena membuat Perppu tanpa dasar yang bisa diterima secara konstitusi," kata Ubedilah.

Dengan demikian, Ubedilah menilai, apa yang dilakukan BEM UI sudah benar dan diyakini akan dilakukan oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) Rakyat Bangkit, BEM SI Kerakyatan, dan mayoritas mahasiswa generasi Z yang akan menjadi korban sistemik yang sangat dirugikan dari pengesahan UU Ciptaker.

Ubedilah juga melihat bahwa buruh, petani, akademisi, nelayan dan berbagai unsur masyarakat juga menolak.

"Oleh karena itu saya meyakini gelombang protes perlawanan ini akan terus berlangsung. Sebab secara teoritik faktor pendorong dan menguatnya social movement semakin terpenuhi, di antaranya terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya perubahan," pungkas Ubedilah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya