Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: BEM UI Benar, Gerakan Perlawanan akan Berlanjut

KAMIS, 23 MARET 2023 | 21:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) sejauh ini dianggap memenuhi standar akademik, berbasis data, hingga memiliki dasar hukum yang jelas dan argumen yang kokoh.

Begitu yang disampaikan Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi kritikan BEM UI terhadap DPR RI.

Lembaga perwakilan rakyat itu dikritik karena mengesahkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Bentuk kritiknya, mengeluarkan video berisi meme wajah Ketua DPR RI Puan Maharani dengan berbadan tikus dan tulisan Dewan Perampok Rakyat.


"Saya cermati sejauh ini kritik-kritik BEM UI sudah benar memenuhi standar akademik, berbasis data, dasar hukum yang jelas dan argumen yang kokoh," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Menurut Ubedilah, dasar argumen yang disampaikan BEM UI sudah clear. Sebab, UU Ciptaker mengganggu kelestarian lingkungan hidup, mengancam kesejahteraan kelas pekerja dan merampas tanah dengan sektor agraria yang ada di dalamnya.

Selain itu, kata Ubedillah, UU Cipta Kerja juga tidak menunjukkan keberpihakan sama sekali bagi kesejahteraan buruh dan rakyat banyak. Ia mengapresiasi BEM UI atas konsistennya menolak Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU.

"Karena Jokowi mengabaikan putusan lembaga negara Mahkamah Konstitusi, mengelabui konstitusi bahkan melanggar konstitusi karena membuat Perppu tanpa dasar yang bisa diterima secara konstitusi," kata Ubedilah.

Dengan demikian, Ubedilah menilai, apa yang dilakukan BEM UI sudah benar dan diyakini akan dilakukan oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) Rakyat Bangkit, BEM SI Kerakyatan, dan mayoritas mahasiswa generasi Z yang akan menjadi korban sistemik yang sangat dirugikan dari pengesahan UU Ciptaker.

Ubedilah juga melihat bahwa buruh, petani, akademisi, nelayan dan berbagai unsur masyarakat juga menolak.

"Oleh karena itu saya meyakini gelombang protes perlawanan ini akan terus berlangsung. Sebab secara teoritik faktor pendorong dan menguatnya social movement semakin terpenuhi, di antaranya terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya perubahan," pungkas Ubedilah.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya