Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: Larangan Buka Bersama Harus Dicabut

KAMIS, 23 MARET 2023 | 16:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Larangan Presiden Joko Widodo agar Buka Bersama (Bukber) pada Bulan Ramadhan 1444 H ditiadakan dan dikaitkan dengan penanganan Covid-19 sangat tidak masuk akal.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat larangan itu sangat kontralogika. Sebab, semua orang tahu permasalahan Covid-19 bukan lagi perintang beraktifitas, termasuk buka bersama.


Jamiluddin pun menyinggung konser di Solo dan Jakarta, yang dihadirin ribuan orang dan idak ada larangan berkumpul.

Jamiluddin pun menyinggung konser di Solo dan Jakarta, yang dihadirin ribuan orang dan idak ada larangan berkumpul.

"Bahkan saat konser di Solo, Presiden Jokowi bersama keluarga turut menyaksikan hingga selesai," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Selain itu, kata Jamiluddin, ketika resepsi pernikahan anaknya, tidak ada larangan sama sekali. Bahkan melalui layar kaca terlihat para undangan umumnya tidak menggunakan masker.

"Jadi, bila buka puasa bersama yang dihadiri segelintir orang dilarang, tentu sangat mengada-ada. Larangan yang mengaitkan dengan penanganan Covid-19 sangat tidak nyambung," jelas Jamiluddin.

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini melihat larangan itu justru mengesankan sebagai upaya membatasi umat Islam untuk saling berinteraksi. Dampaknya, akan membuat sebagian umat Islam semakin alergi terhadap pemerintahan ini.

"Karena itu, sudah seharusnya larangan itu dicabut. Itu akan menjadi bukti Jokowi memang masih berpihak kepada ummat Islam," pungkasnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya