Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Jika Tahu Ada Calon Pemimpin Korupsi, Megawati Seharusnya Langsung Lapor KPK

RABU, 22 MARET 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap dugaan korupsi yang ditemukan individu hendaknya disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, jika dugaan itu menyangkut calon pemimpin bangsa ke depan.

Atas dasar tersebut, pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melapor ke KPK, jika benar menemukan ada bakal calon pemimpin negeri yang mengumpulkan uang dengan cara korupsi.

Megawati, sebagai tokoh politik nusantara sudah selayaknya langsung melapor ke KPK dan tidak mengumbar pengetahuannya seputar tokoh korupsi ke publik.


“Sebagai elite politik yang menyuarakan tentang isu kriminal, yakni korupsi, seharusnya Megawati tidak menyampaikan secara terbuka, melainkan langsung mengarahkan ke KPK,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat WhatsApp, Rabu (22/3).

Saat memberi sambutan acara Peringatan 9 Tahun UU Desa, bertajuk "Membangun Indonesia dari Desa" di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3), Megawati memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak terbawa arus dalam mencari sosok calon presiden di 2024.

Pasalnya, dia melihat adanya sosok yang ingin memimpin Indonesia, namun menempuh jalan yang kurang elok, misalnya dengan mengumpulkan uang dengan cara yang dilarang alias korupsi.

“Jadi guyon di desa masing-masing, kepalanya itu juga kamu yang jadi rakyat, capek deh. Bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi (pemimpin) itu banyak ngumpulin uang, waduh dengan jalan segala macam, ibu tahu apa enggak? Tahu,” ujarnya.

“Kenapa ibu diam? Saya ingin lihat, akhiran orang ini apa? Nanti. Paling tidak kena tiga huruf. Tahu enggak? Apa itu? KPK, lah iya KPK,” demikian Megawati.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya